Jumat, 13 Des 2019

Berdiri di Atas Fasilitas Umum:

Komisi IV DPRD Medan Rekomendasikan Bongkar RTT di Perumahan Timur Raya

admin Selasa, 13 Agustus 2019 22:45 WIB
SIB/Desra Gurusinga
BANGUNAN: Komisi IV DPRD Medan bersama melakukan RDP dengan Dinas PKPPR, Satpol PP dan warga, Senin (12/8) di ruang komisi yang dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak SH.
Medan (SIB) -Komisi IV DPRD Medan merekomendasikan pembongkaran salah satu bangunan rumah tempat tinggal (RTT) di Komplek Perumahan Timur Raya Jalan Timor Ujung Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota karena tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan berdiri di atas fasilitas umum dan rencana jalan.

Kesepakatan itu disampaikan saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Medan, Dinas PKPPR, Satpol PP dan warga, Senin (12/8) di ruang komisi yang dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak SH dan dihadiri Ir Parlaungan Simangunsong, Drs Daniel Pinem, Ir Sahat Simbolon, Ahmad Arif, Lily, Hendra DS dan Maruli Tua Tarigan. Sementara mewakili Dinas PKPPR Cahyadi, mewakili Satpol PP Irfan Pane dan mewakili warga Wijaya dan Thomson.

Hasil rekomendasi tersebut meminta Dinas PKPPR Kota Medan segera melakukan kordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan pembongkaran secepat mungkin.

"Dinas PKPPR dan Satpol PP Kota Medan jangan melakukan pembiaran, karena sudah terbukti RTT tidak memiliki izin dan jelas sudah melanggar aturan," tegas Paul saat memimpin rapat.

Sementara itu, Parlaungan Simangunsong mendorong Satpol PP segera mengambil tindakan tegas. "Jangan ragu mengambil tindakan, tegakkan aturan. Kan ada peraturan yang menjadi pedoman kita melakukan pembongkaran. Itu harus dibongkar, mudah-mudahan kesalahan tidak terulang lagi," tegas Politisi Partai Demokrat itu.

Pada saat rapat, mewakili PKPPR Cahyadi mengaku pihaknya sudah pernah menyurati pemilik bangunan pada 8 Juni 2017 yang ditandatangani Kadis PKPPR Kota Medan Syamporno Pohan ditujukan kepada pemilik bangunan. Surat No 640.3915/DPK PPR/VI/17 perihal peringatan untuk pembongkaran sendiri bangunan yang tidak memiliki SIMB.

Adapun isi surat tersebut untuk bongkar sendiri berdasarkan penelitian Dinas PKPPR, terbukti bangunan RTT berdiri di atas fasilitas umum dan rencana jalan. Ditambahkannya, dengan adanya surat rekomendasi bongkar dari Komisi IV DPRD Medan akan membantu kinerja mereka. Cahyadi pun mengaku akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan segera menyurati Satpol PP untuk dilakukan pembongkaran.

Begitu juga mewakili Satpol PP, Irfan Pane mengaku akan melakukan penertiban setelah menerima surat dari Dinas PKPPR. "Kami siap menjalankan dan menegakkan Perda, tapi kami pun butuh dukungan DPRD," ujarnya mengakhiri. (M13/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments