Rabu, 29 Jan 2020

Dikeluhkan Warga Medan Amplas

Komisi IV DPRD Medan Minta Bengkel Tanpa Izin Ditertibkan

redaksisib Rabu, 15 Januari 2020 12:12 WIB
SIB/Dok
TINJAU: Komisi IV DPRD Medan bersama Pemko tinjau bengkel perakitan rangka bangunan di Jalan Cengkeh Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas yang dipermasalahkan warga, Selasa (14/1).
Medan (SIB)
Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH minta Kasatpol PP Kota Medan melakukan tindakan penghentian operasional bengkel perakitan rangka bangunan di Jalan Cengkeh Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas yang diketahui tidak memiliki izin operasional.

Penegasan itu disampaikannya saat meninjau lokasi bengkel bersama anggota komisi IV, Selasa (14/1). Usaha rakitan rangka baja milik CV Jaya Multi Kontraktor disoal warga karena berada di pemukiman dekat perumahan Villa Gading Mas dan Perumahan Royal Mutiara Residance.

Dalam Kunker ini, Komisi IV DPRD Medan mengikutsertakan Kasatpol PP Sofyan, Camat Medan Amplas Edie Matondang, Lurah Harjosari II dan mewakili Dinas PKPPR Cahyadi. Semua sepakat melakukan tindakan kepada pemilik bengkel karena kenyamanan warga terganggu akibat aktivitas bengkel itu. Bahkan suara bising saat melakukan perakitan rangka besi baja itu membuat warga tidak nyaman. Selain itu, badan jalan cepat rusak karena dilalui truk bermuatan baja melebihi tonase.

Saat ditanyai di lapangan, mewakili pemilik bengkel yang mengaku bernama Edy tidak bisa menunjukkan izin usaha apa pun. Padahal, usaha itu disebut-sebut sudah beroperasi sekira 6 bulan.

"Kita minta dengan hormat kepada perwakilan pemilik bengkel supaya menghentikan aktivitasnya. Kita menyahuti keluhan masyarakat, mereka terganggu karena suara bising. Rakyat ngadu dan benar terjadi suara bising dan tidak ada pula izin, jadi tolong dihentikan dululah," pinta Paul.

Sementara itu, Camat Medan Amplas menyatakan sudah pernah melakukan perintah stop kepada pemilik bengkel, menyahuti pengaduan warga. "Namun kendati sudah diperingati, pemilik bengkel terkesan tidak mengindahkan saran kita," terangnya.

Atas dasar itu pula, Ketua Komisi IV minta jajaran Pemko Medan menegakkan aturan yang berlaku. Bagi yang melanggar kiranya diberikan tindakan sebagai efek jera dan sosialisasi. (M13/d)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments