Selasa, 20 Agu 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Komisi II DPRD Medan Pertanyakan Kegiatan Car Free Day, Anggaran Satpol PP Berkurang

Rapat Pembahasan P-APBD TA 2019 Kota Medan

Komisi II DPRD Medan Pertanyakan Kegiatan Car Free Day, Anggaran Satpol PP Berkurang

admin Selasa, 13 Agustus 2019 10:58 WIB
SIB/Desra Gurusinga
CFD: Anggota Komisi II DPRD Medan Anton Panggabean SE MSi mempertanyakan manfaat CFD pada pembahasan P-APBD 2019 di Komisi II DPRD Medan, Senin (12/8).
Medan (SIB) -Komisi II DPRD Kota Medan mempertanyakan efektivitas pelaksanaan Car Free Day (CFD) oleh Pemko Medan yang digelar setiap tahunnya, dan pada tahun ini sudah dianggarkan mencapai Rp.1,5 miliar.

"Kita cuma pertanyakan apa keuntungan dari kegiatan CFD itu. Kalau cuma begitu-begitu saja dan tak mendapat keuntungan apapun, untuk apa digelontorkan dana ke situ," kata anggota Komisi II DPRD Kota Medan Anton Panggabean SE MSi, Senin (12/8) dalam rapat pembahasan P-APBD TA 2019 bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan.

Politisi Demokrat tersebut juga mempertanyakan urgensinya ke masyarakat, bila Pemko Medan terus menggulirkan kegiatan CFD tersebut tanpa memberi keuntungan dari alokasi anggaran yang sudah dikucurkan untuk kegiatan di setiap minggunya itu.

Mewakili Kadis Pemuda dan Olahraga Azam Nasution menjelaskan, kegiatan CFD pada tahun ini cenderung mengalami penurunan alokasi anggaran dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp.1,8 miliar.

"Diketahui, tumbuhnya komunitas olahraga di tengah masyarakat seperti senam, skate board, BMX dan sepeda Ontel. Ini kita kumpulkan pada satu lokasi di Lapangan Merdeka Medan, untuk mengisi berbagai kegiatan di CFD tersebut," ungkapnya.

Sementara, terkait olahraga unggulan yang tidak terlaksana (berdasarkan laporan pembahasan P-APBD 2019), Anggota Komisi II lainnya, Paulus Sinulingga juga mempertanyakan tidak terlaksananya di cabang unggulan Kota Medan.

"Kenapa tidak terlaksana cabang unggulan ini, padahal inikan unggulan, bukannya penting dimaksimalkan. Apalagi nilai yang dialokasikan ke situ mencapai seratus juga lebih," paparnya.

Azam menambahkan olahraga unggulan berdasarkan UU nomor 3 tahun 2005 sesungguhnya telah menegaskan ke kabupaten/kota bahwa minimal dapat membentuk satu cabang olahraga unggulan.

"Memang itu sudah kita anggarkan, untuk cabang unggulan di sepakbola. Nah, Pemko mempercayakan pada PS Deli Putra.
Persoalannya keabsahan organisasi tim itu menjadi kendala, itulah kenapa sepakbola belum bisa dilaksanakan, sehingga diputuskan kita alihkan," terangnya.

PP Berkurang
Sementara itu, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Medan Rahkmat Harahap mengaku sejumlah item anggaran pada P-APBD Kota Medan TA 2019 terjadi pengurangan dan pergeseran.

Meski demikian, pihaknya tetap menyinergikan antara anggaran dengan program yang ada sehingga semua bisa berjalan dengan baik, ujarnya saat Pembahasan P-APBD Kota Medan TA 2019 bersama Komisi I DPRD Medan di ruang rapat Komisi I gedung dewan, Senin (12/8).

Dalam rapat yang dipimpin Komisi I DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu ini, anggota Komisi I DPRD Medan H Zulkarnaen Yusuf mengatakan perlu dipikir anggaran tak terduga. "Mengingat kerja Satpol PP penuh dengan resiko tinggi, maka perlu dipikirkan anggaran tak terduga," ujarnya.

Apalagi mengingat peristiwa kemarin, dimana Kasatpol PP dan seorang anggotanya kena siram air panas saat melaksanakan tugas penertiban pedagang Warkop depan RS Elisabeth, sehingga perlu ada pertimbangan untuk memasukkan anggaran tak terduga, ucapnya.

Anggota Komisi I lainnya, Andi Lumban Gaol SH mengusulkan, perlu adanya anggaran pelatihan untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), hal ini terkait Peraturan Daerah (Perda) Ketentraman dan Ketertiban Umum yang saat ini sedang dibahas.

Sedangkan Sabar Syamsurya Sitepu menekankan kepada Satpol PP Kota Medan agar tidak pilih kasih dalam menerapkan peraturan. "Agar tidak ada kesan pilih kasih, semua bentuk pelanggaran peraturan harus ditindak, tidak terkecuali usaha yang ada di Jalan Mahkamah Medan yang sudah memakai badan jalan," ujar Sabar seraya menambahkan, sama halnya di Jalan Pandu yang perlu ditertibkan, sehingga semua pelanggaran peraturan diperlakukan sama.

Sementara itu Sekretaris Satpol PP Kota Medan Rahkmat Harahap mengatakan, semua pernyataan yng disampaikan anggota dewan tersebut, menjadi masukan bagi mereka dan diharapkan bisa segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, Dinas Perumahan Kawasan Perumahan Kawasan Permukiman Ruang (PKPPR) Kota Medan melakukan perubahan anggaran sebesar Rp.140 miliar di P-APBD TA 2019.

Perubahan anggaran itu dari pergeseran berbagai program di antaranya pembatalan pembangunan pasar induk Belawan sebesar Rp.20 miliar dan pembatalan revitalisasi pendopo di Lapangan Merdeka sebesar Rp.15 miliar, ujar Kadis PKPPR Kota Medan Benny Iskandar dalam rapat pembahasan P-APBD Kota Medan TA 2019 dengan Komisi IV DPRD Medan di ruang komisi, Senin (12/8) yang dipimpin Ir Parlaungan Simangunsong dan dihadiri Ahmad Arif, Sahat Simbolon, Lily, Daniel Pinem, Adlyn Tambunan dan Maruli Tua Tarigan.

Menyikapi pernyataan itu, sejumlah anggota Komisi IV mengingatkan agar penganggaran rehabilitasi gedung sekolah di Medan jangan sampai tumpang tindih antara Dinas PKPPR dengan Dinas Pendidikan Kota Medan. Kedua dinas tersebut dianjurkan melakukan koordinasi sehingga hasil maksimal dan tepat sasaran dengan skala prioritas.

Seperti yang disampaikan Drs Daniel Pinem, rehabilitasi gedung sekolah selama ini dilakukan pihak Dinas Pendidikan Kota Medan. Untuk itu koordinasi perlu dilakukan sehingga jangan sampai ada satu sekolah membangun dengan anggaran dari 2 dinas. (M13/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments