Selasa, 20 Agu 2019

Komisi I DPRD Medan Desak Kabag Tapem Terapkan Perda Kepling

admin Rabu, 14 Agustus 2019 16:31 WIB
M Nasir
Medan (SIB) -Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Medan didesak untuk segera merealisasikan Perda No 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Kepling).

Desakan itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Medan Muhammad Nasir kepada wartawan seusai pembahasan P-APBD Kota Medan TA 2019 di ruang rapat komisi, Selasa (12/8).

"Saya mendesak Kabag Tapem Ridho Nasution agar segera merealisasikan Perda No 09 tahun 2017 tentang pembentukan pengangkatan dan pemberhentian Kepling. Karena sebagaimana diatur dalam Perda itu, 1 lingkungan minimal 150 dan maksimal 300 kepala keluarga (KK)," ujarnya.

Penerapan Perda tersebut sangat baik, sebab menurutnya, masih banyak tumpang tindih. Masih ada 1 Kepling yang membawahi 700 KK dan itu sangat tidak rasional. Sedangkan, di Perumnas Griya Martubung 2, lebih 3000 KK belum mempunyai Kepling.

"Salah satu contohnya itu di Perumnas Griya Martubung 2 Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan, masyarakat di sana sudah berdomisili 14 tahun dan jumlah KK-nya lebih dari 3000, hingga saat ini belum ada Kepling yang definitif, begitu juga di Martubung 3. Hari ini masih ada 1 Kepling membawahi 700 KK, dan itu sangat tidak rasional," jelasnya.

Wakil Ketua F-PKS DPRD Medan itu menjelaskan, Wali Kota Medan sudah berjanji program tersebut akan rampung pada tahun 2020. Namun, hingga kini, Nasir melihat belum ada tanda untuk merealisasikan Perda tersebut.

"Perda ini sudah disahkan tahun 2017. Sebagaimana janji wali kota yang saat itu diwakili wakil wali kota menyebutkan, program tersebut rampung pada tahun 2020. Namun, tahun 2019 ini belum ada tanda apalagi progres untuk merealisasikan Perda itu," ujarnya.

Akibat dari itu, Politisi PKS itu mengatakan masyarakat kesulitan dalam pengurusan birokrasi. Selain itu bisa berdampak tingginya tingkat kriminalitas di wilayah tersebut. Untuk itu, dirinya mengharap agar Kabag Tapem segera melaporkan hal tersebut kepada Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin untuk ditindaklanjuti.

"Kami minta Kabag Tapem melaporkan hal ini kepada wali kota agar segera direspon dan realisasikan secepatnya. Karena ini Perda inisiasi DPRD Medan," pungkasnya. (M13/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments