Minggu, 17 Nov 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Komisi D DPRDSU Tuding BWSS II Beri Rekomendasi untuk Pendirian Bangunan-bangunan di Bantaran Sungai Deli

Komisi D DPRDSU Tuding BWSS II Beri Rekomendasi untuk Pendirian Bangunan-bangunan di Bantaran Sungai Deli

Rabu, 10 Juni 2015 10:50 WIB
Medan (SIB)- Komisi D DPRDSU minta BWSS II (Balai Wilayah Sungai Sumatera II) mengkaji ulang dan menghentikan bangunan yang berada di sepanjang bantaran sungai khususnya di Kota Medan, karena rekomendasi izin bangunan yang diberikan kepada pengembang diduga melanggar aturan.

Hal ini ditegaskan anggota Komisi D DPRD Sumut Drs Baskami Ginting, Muslim Simbolon ketika rapat dengar pendapat dengan Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Provsu dan BWSS II, dipimpin ketua komisi Mustofawiyah Sitompul, Selasa (9/6) di gedung dewan.

Komisi D selain menyoroti maraknya bangunan di sepanjang bantaran sungai di Sumut, juga ‘menguak’ program kerja PSDA dan BWSS II lamban akibat realisasi anggaran dari pemerintah pusat tersendat.

Menurut Baskami Ginting, selama ini Dinas PSDA maupun BWSS II seharusnya sudah memiliki program yang jelas dan punya payung hukum yang jelas. Apalagi terkait banyaknya bangunan-bangunan megah di bantaran sungai, di antaranya di Kota Medan bantaran sungai malah dipersempit akibat banyaknya bangunan hotel, rumah mewah serta rumah sakit berdiri di sekitar sungai sehingga dapat mengakibatkan banjir.

Diungkapkan politisi dari PDI Perjuangan ini, persoalan banjir di Kota Medan sangat pelik, apalagi pihak pengembang dengan mudah mendapatkan rekomendasi teknis maupun izin dari Kemen PU dan pemerintah daerah setempat untuk mempersempit atau membelokkan  aliran sungai hanya untuk bisa mendirikan bangunan di sepanjang bantaran Sungai Deli. Contohnya bangunan Nusa Indah Avros Polonia Medan dan City View, Perumahan Mongonsidi  dan masih banyak bangunan mewah lainnya di sepanjang bantaran sungai.

“Dengan kondisi sungai yang memprihatinkan ini, diyakini Kota Medan akan mengalami banjir  besar. Kita minta wali kota maupun bupati harus punya komitmen dan menghentikan semua bangunan yang ada di bantaran Sungai Deli maupun sungai-sungai di Sumut,” ujar Baskami.

Muslim menuding, pihak pengembang property telah mendapatkan izin dan rekomendasi teknis dari pemerintah pusat dan BWSS II. Seperti pelurusan dan penyempitan Sungai Deli di komplek pertokoan Multatuli dan perumahan di kawasan Polonia punya rekomendasi teknis dari pemerintah pusat. “Kami yang turun saat itu tidak bisa berbuat banyak karena masalahnya ternyata ada di pusat,” tudingnya seraya meragukan komitmen BWSS II dalam mengantisipasi terjadinya alih fungsi lahan di bantaran sungai.

Hal yang sama juga disampaikan Mustofawiyah Sitompul. Saat Komisi D berhadapan langsung dengan pengembang, ternyata sudah ada rekomendasi dan izin dari pemerintah pusat, sehingga Dinas PSDA Sumut dan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Medan tidak bisa berbuat banyak, karena Sungai Deli kewenangannya ada di pemerintah pusat.

Sementara  Kepala BWSS III Pardomuan  Gultom membantah tudingan terkait keluarnya rekomendasi teknis pengalihan Sungai Deli di Kota Medan. Bahkan pihaknya kaget ada pengembang perumahan mengantongi rekomendasi izin dari instansinya untuk bangunan di bantaran Sungai Deli, sehingga rekomendasi itu akan dikaji dan ditinjau ulang. “Saya bukan bermaksud ingin buang badan. Tapi seingat saya tidak pernah meneken rekomendasi sejak saya menjabat bulan empat tahun 2012 lalu,” katanya.

Meski demikian, lanjut Gultom, secara kelembagaan dirinya tetap akan bertanggung jawab atas keluarnya rekomendasi teknis yang membenarkan adanya bangunan di bantaran sungai. Pihaknya akan coba meneliti kembali dan memanggil beberapa perusahaan properti yang dianggap memiliki surat tersebut. “Kita akan buka dan teliti kembali apakah ada kesalahan. Beri kami waktu untuk melakukannya,” ujarnya lagi. (A03/q)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments