Kamis, 24 Sep 2020

Pasca Penggusuran Warga Pinggir Rel di Helvetia

Komisi A Sesalkan Perwakilan Kodam I/BB dan PT KAI Tak Hadiri RDP di DPRDSU

Minggu, 27 September 2015 13:51 WIB
Medan (SIB)- Anggota DPRDSU Komisi A menyesalkan Pihak Kodam I/Bukit Barisan (BB) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumatera Utara yang tak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRDSU bersama warga masyarakat yang bermukim di pinggiran rel di Kecamatan Medan Helvetia. Camat Medan Helvetia Edi Mulia Matondang pun jadi pelampiasan kekesalan para anggota dewan serta menjadi bulan-bulanan warga ketika RDP di Ruang Aula DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (22/9).

“RDP kita belum sempurna karena pihak Kodam I/BB, perwakilan Pemko Medan dan PT KAI tak mengindahkan undangan dari wakil rakyat,” kata Ketua Komisi A DPRD Medan Toni Togatorop kesal ketika mengawali percakapan RDP.

Dalam RDP tersebut ditemukan, ada perusakan rumah warga di pinggiran rel Jalan Asrama, Kecamatan Medan Helvetia yang berdalih normalisasi Sungai Badera.

“Stop perusakan dan penggusuran warga dengan dalih normalisasi Sungai Badera dan Kodam I BB dianggap mengurusi pekerjaan yang bukan bidangnya. Pada 28 Agustus 2015 lalu datang surat Lurah Tanjunggusta Medan kepada puluhan warga. Penggusuran warga bukan program pemerintah untuk menormalisasi sungai melainkan sekadar titipan orang berkuasa dan kepentingan pemilik modal hingga berujung aksi barbar penggusuran tidak manusiawi,” ucap Romson Purba selaku juru bicara Aliansi Masyarakat Pinggiran Rel Medan Helvetia.

Sementara, Kadis Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumut Dinsyah Sitompul mengungkapkan, mengacu aturan pemerintah soal sempadan sungai Nomor 5 tahun 1995, maka bila kedalaman sungai lebih 3 meter, sempadan sungai wajib 15 meter. “Sejak tahun 1985, Kota Medan telah menata sungai-sungai untuk mengendalikan banjir. Sungai Badera muaranya ke Sungai Belawan. Tinggal Sungai Badera yang belum bisa disempurnakan. Tahun 1980 - 1995 bagian kiri-kanan Sungai Badera sudah dibebaskan. Sekarang ini tidak ada kegiatan PSDA Sumut untuk Sungai Badera,” sebutnya.

Ia juga mengaku heran atas pengerukan tersebut. Dia memastikan, acuan baku normalisasi sungai memerlukan peninjauan dari hulu-hilir sungai. Termasuk melakukan survei, investigasi, melihat debit air dan kondisi lapangan. Lebar sungai ideal dikatakannya minimal 3 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Artinya, imbuh Dinsyah lebih jauh, normalisasi sungai tidak boleh dilakukan secara parsial. “Makanya saya diam saja dari tadi. Bagaimana mungkin mau menormalisasi sungai kalau penampang sungai dari hilir-hulu tidak diinvestigasi,” kata Dinsyah heran.

Dalam hal ini Camat Medan Helvetia Eddy Matondang mengatakan, dari Jalan Gatot Subroto Medan-Area Kabupaten Deliserdang telah ditemukan penyempitan Sungai Badera. Badan sungai selebar 4 meter disebutnya menyusut jadi 2 meter, dan pihaknya akan melakukan pembongkaran.

“Saya bongkar walau belum diganti rugi. Saya terima keluhan ribuan warga di sekitar Sungai Badera. Saya tidak tunggu ganti rugi. Dulu namanya sungai tapi sekarang parit,” tegasnya. Yang kami lakukan kemarin pengerukan parit, bukan pembongkaran. Sebab banyak warga pada 4 kelurahan di sana seperti Cintadamai, Tanjunggusta, Dwikora dan Helvetia,” ucapnya.

Mendengar penjelasan Matondang, salah satu warga bernama Sahat Sianturi menimpali. “Bohong itu semua yang dibilang camat yang gagah itu, 100 yang dibilangnya hanya satu yang benar, kalau hujan turun ada banjir,” teriaknya.

JADI BULAN-BULANAN

Menanggapi hal tersebut anggota Komisi A Sarma Hutajulu dan Sutrisno Pangaribuan ST memarahi camat karena tak dapat menjelaskan atas dasar apa dilakukan pengerukan Sungai Badera dan penggusuran terhadap masyarakat di pinggiran rel Jalam Asrama Helvetia. Sarma menyebutkan, Pemko Medan, PT KAI dan Kodam I BB sudah bisa dilaporkan atas kasus pidana perusakan. “Kenapa surat bapak menormalisasi Sungai Badera berdasarkan surat Kodam I BB ? Apa Kodam sudah tak ada kerja sehingga mengeruk-ngeruk sungai? Kenapa pertemuan kalian di Kodam I BB dan bukan di kantor camat,” ujar Sarma.

Sarma juga mempertanyakan siapa yang punya hak atas proyek normalisasi. Sebab PT KAI ditegaskannya mengeluarkan surat sesuai surat Kodam I/BB. PT KAI akhirnya dituding Sarma bersikap aneh karena justru tidak berkutik ketika lahannya dicaplok pengelola Centre Point. “Kok sekarang sama warga pinggir rel garang? Tugas camat dan lurah melindungi warga ya pak. Bila masih ada yang di bantaran sungai, aturlah dengan baik tapi hentikan aksi kekerasan. Kami minta mulai hari ini dihentikan kekerasan dan penggusuran warga pinggir rel,” ungkap Sarma.

Sutrisno Pangaribuan juga menyesalkan camat dan lurah yang mengatasnamakan negara dalam melakukan penggusuran tersebut. Sementara warga memiliki KTP dan hak sebagai warga negara. “Saya sudah ke lapangan. Saya lihat sungai bisa dibelokkan bila ada bangunan ruko lantai IV di sana. Saya sudah copy KTP dan KK masyarakat. Pengungsi asing asal Rohingya saja kita tampung, dimana sikapmu mengusir warga sendiri,” tegas Sutrisno.

Sutrisno lebih lanjut mengatakan, normalisasi sungai adalah adalah tupoksi Balai Wilayah Sungai (BWS) II Sumatera. Namun menjadi pertanyaan bagi anggota dewan tersebut, Lurah Tanjunggusta Riswan Sihombing malah tidak memakai kop surat kelurahan saat mengeluarkan surat penggusuran terhadap warga.

Pantauan wartawan, sekira pukul 13.45 WIB, Sekretaris Komisi A DPRDSU Rony Reynaldo Situmorang menskors rapat untuk dilanjutkan sesuai jadwal kemudian. “Teman-teman pers tolong dicatat semua kalimat camat dan lurah tadi. Faktanya ada penggusuran di pinggir rel.  RDP kita skors, tapi kami minta camat dan lurah tidak melakukan apapun kepada warga di bantaran sungai maupun di pinggir rel sampai ada kesimpulan tetap,” tutup politisi Partai Demokrat tersebut. (DIK-AB/f)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments