Selasa, 20 Agu 2019

Ketua Komisi IV DPRD Medan Pertanyakan Angggaran Bedah Rumah Menurun

admin Rabu, 14 Agustus 2019 12:40 WIB
Abd Rani
Medan (SIB) -Ketua Komisi IV DPRD Medan Abd Rani SH meminta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan agar selektif menentukan penerima bantuan bedah rumah. Penggunaan anggaran sebesar Rp 15 miliar TA 2019 diharapkan transparan dan tepat sasaran.

Hal disampaikannya kepada wartawan, Selasa (13/8) menyikapi penggunaan anggaran bedah rumah. Disampaikannya, semua elemen masyarakat diharapkan dapat mengawasi penggunaan anggaran bedah rumah agar jangan sampai disalahgunakan. "Jangan sampai ada oknum yang menjadi agen mengaku bisa memasilitasi supaya dapat bedah rumah," ujarnya.

Untuk itu, diminta Dinas PKPPR supaya melakukan seleksi dengan benar siapa yang paling layak menerima sesuai kriteria yang ditentukan. Disinyalir ada oknum yang bermain demi kepentingan pribadi. "Kita minta supaya diusut realisasi penggunaan anggaran bedah rumah sebelumnya. Begitu juga anggaran yang mau berjalan TA 2019 supaya diawasi dengan benar," tegasnya.

Sebagaimana disampaikan Kadis PKPPR Kota Medan Ir Benny Iskandar usai rapat pembahasan P-APBD Pemko Medan TA 2019, alokasi anggaran Bedah Rumah di Kota Medan saat ini mengalami penurunan. Sebelumnya dialokasikan di APBD TA 2019 Pemko Medan sebesar Rp 24 miliar, namun setelah Perubahan APBD TA 2019 mengalami penurunan menjadi Rp 15 miliar.

Dijabarkan, jumlah anggaran sebesar Rp 15 miliar itu diperuntukkan sekitar 450 hingga 500 unit rumah. Dan hingga saat ini realisasi penggunaan anggaran tersebut masih nihil. Diakuinya, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan verifikasi calon penerima bantuan sesuai kriteria yang ditentukan.

Alasan penurunan anggaran, menurutnya karena jumlah pemohon hingga saat ini masih 330 unit. Sedangkan pelaksanaan tahun ini menunggu P-APBD karena adanya temuan BPK yang mengakibatkan harus dilakukan perubahan sistem anggaran.

Ditambahkannya, pihaknya tetap menerima kalau ada permohonan. Kendati permohonan itu masuk di akhir tahun 2019 namun dapat diakomodir dan dilaksanakan pada TA 2020. (M13/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments