Kamis, 20 Jun 2019

Evaluasi Akhir Tahun Dinas P2KBP3A

Kesadaran Menghormati Hak Perempuan dan Anak Meningkat di Deliserdang

admin Senin, 31 Desember 2018 10:00 WIB
Lubukpakam (SIB)- Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Deliserdang semakin meningkat, seiring  semakin kuatnya komitmen pemerintah kabupaten itu dalam melaksanakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak.

Pembangunan responsif dilakukan melalui berbagai program, mulai dari sosialisasi tentang pentingnya pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak, pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pembentukan dan penguatan Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Puskesmas Ramah Anak (PRA).

Kemudian pembentukan Tim Data Simfoni (Sistem Informasi Online), perlindungan perempuan dan anak yang terdiri dari multi stakeholder, mulai Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (P2KBP3A), Dinas Sosial, Polres, Rumah Sakit Umum (RSU), P2TP2A dan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deliserdang. 

Hal itu disampaikan Kepala Dinas P2KBP3A Deliserdang, Dra Hj Rabiatul Adawiyah Lubis dalam rapat evaluasi kerja akhir tahun 2018 di Lubukpakam, Jumat (28/12) yang turut dihadiri oleh unsur Dinas P2KBP3A dan jajaran pengurus P2TP2A.

Menurut Rabiatul, PATBM yang berada di tingkat desa berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari kabupaten untuk melakukan pencegahan, penjangkauan, menerima keluhan, pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan. 

Sedangkan SRA merupakan satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak. 

Sinergi SRA dengan PRA merupakan Puskesmas yang menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan perlindungan dan penghargaan atas hak-hak berdasarkan empat prinsip perlindungan anak berupa nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Keduanya, SRA dan PRA sangat penting dalam pemenuhan hak anak serta menjadi indikator pembangunan daerah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

MASYARAKAT BERANI MELAPOR
Dalam rapat itu juga disebut bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sekaligus mendorong semakin kuatnya keberanian masyarakat menyampaikan berbagai keluhan dan pengaduan terkait permasalahan hak-hak dan perlindungan anak, baik kepada pemerintah maupun kepada lembaga layanan. 

"Konsekuensi dari semakin tingginya kesadaran masyarakat akan perlindungan hak-hak anak, tentu mendorong masyarakat lebih berani melaporkan jika terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Karena keluarga dan masyarakat tidak lagi menanggap bahwa kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual sebagai masalah internal, tabu, atau aib keluarga.

Konsekuensi lainnya, angka kekerasan akan akan terekplorasi semakin tinggi. Tentu saja, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas layanan dalam memberikaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk menangani berbagai kasus kekerasan yang terjadi, bersama para pihak yang memiliki komitmen serupa," kata  Kepala Dinas P2KBP3A tersebut

MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN
Sebagai evaluasi akhir tahun, Kadis P2KBP3A juga memberikan catatan penting bahwa selain Gerakan Mesra Bertuah yaitu Program Inovasi Pengembangan Sekolah Ramah Anak yang melibatkan sekolah, orangtua siswa dan masyarakat yang telah menerima penghargaan dari Kementerian PPPA RI, Kabupaten Deliserdang juga menerima penghargaan sebagai salah satu kabupaten Layak Anak Kategori Madya Tahun 2018. Di penutup tahun ini Kabupaten Deliserdang juga menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Hal itu menurut Rabiatul merupakan salah satu komitmen nyata Kabupaten Deliserdang dalam upaya perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan. Komitmen itu katanya, akan terus diperkuat dengan semakin meningkatkan kualitas layanan dalam menangani berbagai kasus-kasus kekerasan, baik terhadap perempuan dan anak. Keberhasilan semua itu merupakan kerjasama dari seluruh OPD di lingkungan Pemkab Deliserdang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

"Ke depan, SRA akan terus dikembangkan lebih banyak lagi. Saat ini, hampir 500 sekolah tingkat SD dan SMP telah didorong untuk menuju Sekolah Ramah Anak. Demikian juga integrasi layanan untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan akan terus diperkuat, untuk terus menurunkan tingginya angka kekerasan.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) No.029 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Dekat Melihat Masyarakat untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Bagaimanapun, semua pihak harus memiliki komitmen untuk bekerjasama mengakhiri berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap anak dan perempuan, bukan saling menyalahkan," ujar Kadis menutup.(C06/c)

Editor: admin

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments