Jumat, 06 Des 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Kemenristekdikti Hentikan Pungutan Dana SPM, Direktur Polmed Klaim Orangtua Alumni Kecewa

Kemenristekdikti Hentikan Pungutan Dana SPM, Direktur Polmed Klaim Orangtua Alumni Kecewa

Jumat, 21 September 2018 12:10 WIB
Medan (SIB) -Pengutipan dana sumbangan peningkatan mutu (SPM) dari orangtua mahasiswa dihapus atau disetop Inspektorat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

"Para orangtua alumni menilai, penghapusan SPM selain berdampak terhadap peningkatan Akreditasi Politeknik Negeri Medan (Polmed) juga terhadap peningkatan mutu di kampus, kata Direktur Polmed M Syahruddin ST MT saat menerima audiensi pengurus BEM, organisasi kemahasiswaan lainnya dan ratusan mahasiswa di Gedung Z lantai 5 Polmed, Kamis (20/9).

Menurut Syahruddin, karena keterbatasan dana SPM, muncul inisiatif para orangtua untuk menggalang dana agar anaknya (mahasiswa) kembali mengikuti kegiatan di kampus. Salah satunya mengadakan kegiatan pembentukan karakter mahasiswa bekerja sama dengan Rindam I/Bukit Barisan. 

"Banyak para orangtua yang dulu pernah kuliah di Polmed ingin agar anaknya kembali kuliah di kampus ini. Mereka mengetahui bahwa dana SPM sudah dihapuskan. Nah, timbullah ide para orangtua untuk menggalang dana agar masa depan anaknya di kampus lebih terjamin dengan berbagai kegiatan yang kita adakan," klaim Direktur Polmed. 

Dia mengingatkan, keputusan penggalangan dana SPM dicetuskan dalam rapat pleno bersama para senat pada Maret 2016 silam. Dalam rapat itu diputuskan agar dibuat SK agar setiap mahasiswa membayar dana SPM senilai Rp 4 juta. 

Ketua BEM Polmed Raja Siregar pada kesempatan itu memertanyakan pengutipan dana SPM ini yang sebelumnya sudah bergulir sejak 2017. Mahasiswa stambuk 2015 ini menyebut, dirinya sudah membayar uang senilai Rp 2 juta. 

Menjawab pertanyaan itu, Syahruddin mengatakan, dahulunya dana pengutipan bernama bantuan orangtua siswa (BOM) dan memang benar senilai Rp 2 juta. "Namanya bukan SPM, tapi bantuan orangtua mahasiswa atau BOM sebesar Rp 2 juta. Kedua dana ini, BOM dan saat ini bernama SPM, menggunakan satu rekening yang sama yang kegunaannya untuk digunakan ke Rindam dan kegiatan di kampus. Tujuannya, untuk sumbangan peningkatan mutu dan juga meningkatkan akreditas kampus," ucapnya.

Akan tetapi upaya peningkatan kualitas ini menurutnya tidak membuat mereka terbebas dari berbagai tudingan Pungli. Alhasil, Inspektorat dari Kemenristekdikti melakukan audit, dan kemudian memerintahkan penghentian pengutipan dan SPM tersebut. Meski tidak ditemukan adanya pelanggaran, namun pihak inspektorat memerintahkan agar hal itu dihentikan karena memberatkan mahasiswa.

"Kami patuhi, namun ini akan berimplikasi pada penghentian berbagai upaya peningkatan mutu yang bersumber dari dana SPM tersebut. Kami tidak dapat berbuat banyak, karena disisi lain Bantuan Operasional  Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang harusnya menjadi hak mahasiswa juga tidak kami terima dari negara sesuai jumlah yang dibutuhkan," jelasnya.

Hadir dalam audiensi itu pimpinan lembaga dan Wakil Direktur 1-4 yaitu Nursiah, Abdul Rahman, Nisfan Bahri dan Berta Br Ginting. (rel/A01/h)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments