Jumat, 18 Okt 2019

Kejari dan Pemkab Sergai Bahas Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

admin Rabu, 06 Maret 2019 10:48 WIB
SIB/Robert Banjarnahor
FORUM GROUP DISCUSSION: Kajari Sergai Jabal Nur SH didampingi Kepala Lembaga LKPP Sumut Dr Ahmad Feri Tanjung SH MM MKn sebagai nara sumber dan Kabag ULP Johan Sinaga saat memberikan sambutan pada kegiatan FGD perubahan Perpres No 16/2018tentang Pengadaan Barang/Jasa, bertempat di aula kejari Sergai di Sei Rampah, Selasa (5/3).
Sergai (SIB) -Kejaksaan Negeri Serdangbedagai (Kejari Sergai) bersama bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Sergai menggelar Forum Group Discussion (FGD) tentang adanya perubahan regulasi perubahan Perpres 54/2010 ke Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Selasa (5/3). FGD itu dilaksanakan di Aula Kantor Kejari Sergai di Seirampah.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) Sumut Dr Ahmad Feri Tanjung SH MM MKn yang tampil sebagai narasumber pada kesempatan tersebut mengemukakan, FGD ini sangat penting guna meningkatkan pemahaman serta menyamakan persepsi antara kejaksaan dengan bagian pengadaan barang/jasa.

"Mengingat terdapat sejumlah perubahan yang bersifat fundamental dan harus dipahami secara detail," tegasnya.

Pada kegiatan yang dihadiri Kajari Jabal Nur SH MH, Kasi Intel Eduward Sibagariang SH MH beserta jajarannya, Kabag Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Johan Sinaga SE MAP bersama unit kerjanya, Ahmad Feri menegaskan, reformasi pengadaan terus dilakukan pemerintah untuk mengurangi kesalahan maupun praktik kecurangan dalam pengadaan barang/jasa, sehingga pelaksanaannya bisa semakin baik, transparan dan kompetitif.

Pada sesi tanya jawab, Kabag ULP Johan Sinaga memertanyakan soal tanggungjawab pihaknya seandainya ada pekerjaan yang gagal karena tidak tepat waktu atau tidak tepat sasaran yang menurut Ahmad Feri perlu ditelusuri prosesnya.

Jika Pokja sudah melaksanakan evaluasi tender yang memenuhi syarat mulai dari evaluasi administrasi, teknik, harga dan evaluasi kualifikasi dengan benar, hal tersebut bukan lagi merupakan tanggungjawab Pokja.

Usai FGD, saat ditanyai SIB soal kegiatan ini, Johan Sinaga berpendapat bahwa Kajari Sergai sangat menunjukkan kepeduliannya terhadap peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Sergai, sehingga bisa memahami regulasi tentang perubahan Perpres yang baru. (C08/h)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments