Minggu, 27 Sep 2020
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Kasus Buruh Perkebunan Sawit Sering Luput dari Perhatian Publik dan Pemerintah

Oppuk Adakan Workshop

Kasus Buruh Perkebunan Sawit Sering Luput dari Perhatian Publik dan Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2015 11:24 WIB
Medan (SIB)- Sejumlah kasus yang menimpa buruh di perkebunan kelapa sawit selama ini sering lepas dari perhatian publik dan pemerintah. Kasus yang menimpa buruh manufaktur lebih mudah mencuat dibandingkan buruh perkebunan kelapa sawit yang kini diperkirakan berjumlah 21 juta pekerja. Kondisi ini kenyataan dan bukan tanpa sebab.

Menurut Ali Mahir anggota Komisi IX DPR RI letak geografis perkebunan kelapa sawit yang jauh dari inti kota menjadi salah satu penyebabnya. “Publik maupun pemerintah sulit menjangkau lokasi bekerja di perkebunan kelapa sawit, sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Berbeda dengan tenaga kerja yang bekerja di sektor manufaktur lebih mudah diakses informasinya,” ujarnya saat menjadi narasumber pada Workshop Multistakeholder dengan tema "Memperkuat Hubungan Serikat Buruh dan Perkebunan Kelapa Sawit" di Hotel Tiara Medan, 3-4 Juni 2015.

Untuk itulah, lanjut Ali Mahir,  pekerja atau buruh di perkebunan sawit perlu memiliki wadah untuk mendapatkan informasi tentang perlindungan serta menyampaikan aspirasinya. Melalui serikat buruh.

Hal ini sangat disayangkan Direktur Kelembagaan dan Kemasyarakatan Hubungan Perindustrian Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hayani Rumondang. Ia mengharapkan, jumlah buruh perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam serikat buruh harus lebih banyak dari saat ini yang hanya 10 persen.

Hayani mengatakan ia akan melakukan verifikasi keberadaan serikat buruh yang ada di Indonesia. “Saya akan mengundang pertengahan Juni ke Jakarta, kita berdiskusi dan mendata serikat buruh yang ada,” ujarnya.

Saat ini lanjutnya, luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai  13,5 juta akan didata jumlah tenaga kerja yang bekerja di luasan tersebut. Sebab, kebebasan berserikat diatur  UU No 21/2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja.

 "Jumlah buruh (tenaga kerja, red) 9 juta orang, namun pekerja yang secara tidak langsung berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit mencapai 21 juta orang," ujar Henri Sitorus MSc PhD sebagai peneliti masalah buruh perkebunan kelapa sawit itu kepada wartawan di sela-sela acara didampingi Executive Direktur Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-usaha Kerakyatan (Oppuk) Sumut, Herwin Nasution SH.

Sistem perburuhan di perusahaan perkebunan sawit masih ditemukan adanya pekerja anak atau di bawah umur. Mereka bekerja tidak terdaftar sebagai pekerja di perusahaan, namun untuk membantu pekerjaan orangtuanya yang notabene sebagai buruh dengan beban kerja yang besar. "Untuk memenuhi target kerja, para orangtua mempekerjakan anak-anaknya membantu mereka. Saat terjadi sesuatu hal kecelakaan kerja, maka anak-anak ini tidak akan mendapat hak sebagai pekerja," ujarnya.

Untuk itulah, timpal Herwin Nasution, adanya miskomunikasi dan pemahaman tentang serikat buruh selama ini perlu dilakukan dialog antara pekerja, perusahaan dan pemerintah. "Pekerja harus tahu apa tujuan berserikat dan mau berserikat, perusahaan harus memberi ruang, dan pemerintah berkewajiban memberikan sosialisasi dan pencerdasan," ujar Herwin.

Herwin mengharapkan, dengan adanya dialog-dialog seperti ini yang menghadirkan RSPO, LSM, serikat buruh/serikat pekerja, pemerintah, dan stakeholder terkait akan muncul paradigma positif dari pembentukan serikat buruh.  "Kita butuh saling percaya semua pihak, melalui dialog ini kita harapkan akan ada dialog-dialog lanjutan sehingga ada nilai serikat buruh yang positif, bukan lagi yang negatif," ujarnya. (A22/w)
 
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments