Minggu, 27 Sep 2020

Rapat Perencanaan dan Evaluasi P2K Sumut

Kabupaten/Kota yang Tak Manfaatkan Peran Penyuluh Rugi

Kamis, 11 Juni 2015 11:32 WIB
SIB/Dok
Kepala Bakorluh P2K Provinsi Sumut Ir Bonar Sirat M.Si didampingi dua narasumber sampaikan pemaparannya pada rapat perencanaan dan evaluasi program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Hotel Griya Medan, Senin (8/6) malam.
Medan (SIB)- Kabupaten/kota yang tidak memanfaatkan peran penyuluh untuk meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) para petani, perikanan dan kehutanan  di daerah tentu akan rugi. "Kita melihat tahun lalu masih banyak pemerintah daerah di Sumut belum memanfaatkan peran penyuluh, padahal perannya sangat besar untuk membangkitkan pendapatan daerah dari bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. Sebab potensi kemakmuran masyarakat sebenarnya berasal dari sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang ada di Sumut. Jadi rugilah kita bila kita tidak memanfaatkan peran penyuluh ini," kata Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh P2K) Provinsi Sumut Ir Bonar Sirat MSi di sela-sela rapat perencanaan dan evaluasi program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Hotel Griya Medan, Senin (8/6) malam.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah penyuluh dari kabupaten/kota di Sumut, dengan sejumlah narasumber dan instansi terkait. lainnya.

Dia menyampaikan, dibandingkan luas lahan Sumut sendiri, jumlah penyuluh masih kurang. Saat ini jumlah penyuluh dari PNS Pemprovsu yang tersebar di seluruh daerah Sumut sekitar 1200 orang lebih, sedang  tenaga harian lepas dari Kementerian Pertanian mencapai  1760 orang lebih, lalu dari Pemprovsu sebanyak 148 orang lebih. Kita berharap tenaga harian lepas dari kabupaten/kota dapat berperan sehingga program pertanian, perikanan dan kehutanan yang dicanangkan pemerintah pusat dapat tercapai. Demikian target dari pemerintah kabupaten/kota di Sumut juga bisa tercapai," ucapnya. 

Acara tersebut, kata dia, merupakan kumpulan program dari tingkat paling bawah yaitu desa, kecamatan dan kabupaten saling bersinergi. "Makanya dalam penyusunan  kepada peserta dari kabupaten/kota dapat memberikan programnya, perencanaan dan evaluasi agar dapat dibuat program perencanaan provinsi yang sesuai dengan program penyuluh di seluruh kabupaten/kota di provinsi Sumut," paparnya.

Menurut dia, program penyuluhan tersebut disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesenergian program penyuluh pada setiap tingkat. "Jadi ini sangat penting karena program ini akan menjadi acuan dan pedoman penyuluh pada program kerja di lapangan tahun 2016 mendatang. Ini semua punya dasar hukum baik dari Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan," paparnya.

Dia menyampaikan, program yang disusun itu nanti mendapat pengawalan dari Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kehutanan di daerah. Program itu juga harus riil sesuai di lapangan dan ini juga membutuhkan pengawalan agar program yang dijalankan itu dapat berjalan dengan baik sehingga apa yang ditargetkan dapat tercapai nantinya. Namun itu harus diimbangi dengan peran penyuluh bekerja dengan baik di lapangan. Dengan begitu target atau program  pemerintah itu nantinya bisa sampai hingga ke petani melalui peran penyuluh," katanya mengakhiri. (A14/q)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments