Minggu, 22 Sep 2019

Gugatan Demokrat dan Golkar Kandas di MK

KPU Segera Umumkan Penetapan 50 Anggota DPRD Deliserdang Terpilih

admin Sabtu, 10 Agustus 2019 11:22 WIB
Syahrial Effendi Ssos.
Lubukpakam (SIB) -KPU Deliserdang akan segera menggelar sidang penetapan calon terpilih untuk menduduki 50 kursi anggota DPRD Deliserdang. Sebelumnya KPU Deliserdang wajib menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK), namun pada Jumat (9/8) sore telah dikeluarkan putusan MK yang menolak gugatan Partai Demokrat dan Golkar itu.

"Iya, keputusan MK hari ini, Gugatan yang diajukan Partai Demokrat Dapil Deliserdang 1 dan Dapil Deliserdang 6 serta Partai Golkar sudah ditolak. Dengan kata lain gugatan ditolak, tidak ada perubahan hasil calon terpilih DPRD Kabupaten Deliserdang" sebut Koodinator Devisi SDM dan Kemasyarakatan KPU Deliserdang, Syahrial Effendi Ssos, Jumat (9/8) malam.

Komisioner KPU Deliserdang itu juga menyebutkan dengan keluarnya putusan MK yang menolak gugatan kedua partai itu, sehingga keputusan hasil sidang pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Deliserdang tidak ada perubahan.

Gugatan Partai Golkar di Dapil Deliserdang 6 sudah diputuskan saat putusan sela di Mahkamah Konstitusi, sedangkan gugatan Partai Demokrat sudah diputuskan oleh hakim MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibacakan, maka KPU Deliserdang akan segera menetapkan calon terpilih DPRD paling lambat lima hari setelah putusan atau salinan putusan diterima KPU Deliserdang.

Waktu dan tempat akan ditentukan nantinya untuk penetapan calon terpilih, namun rasa syukur dan ucapan terimakasih disampaikan ke semua pihak terkait atas kesuksesan penyenggaraan Pemilu Presiden dan Legislatif di Kabupaten Deliserdang yang berjalan dengan aman, lancar dan damai.

Berbagai persiapan sudah dilakukan termasuk untuk sosialisasi kepada partai yang kadernya terpilih untuk ditetapkan dan diberitahukan. Namun untuk kesiapan persyaratan pelantikan nantinya, calon terpilih harus melengkapi yakni Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"Setelah LHKPN dilengkapi, selanjutnya ada beberapa berkas lagi yang harus dilengkapi calon terpilih sebagai persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" tegas Syahrial Effendi. (T04/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments