Bahkan banyak yang berharap KPK selanjutnya mengawasi proyek-proyek yang dikelola Balai Sungai Sumatera (BWS) Wilayah II maupun proyek-proyek SPAM yang dibiayai APBN di beberapa daerah di Sumut.

Ketua Umum DPP Ikatan Tenaga Ahli Konstruksi (Itaki) Sumut Dismon Simbolon dan Wakil Ketua Freddi Sihombing ST dan Bendahara DPP Asosiasi Perusahaan Kontraktor Indonesia (Apkindo) Sumut Conrad Naibaho saat diskusi ringan di sekretariat Itaki Jalan Turi Medan Kota dengan wartawan SIB, Minggu (13/1) menjelaskan, proyek-proyek yang nilainya cukup besar di Sumut umumnya yang menggunakan APBN yang dikelola instansi vertikal Kemen PUPR yang berkantor di Medan.

Namun menurut Dismon Simbolon, proyek-proyek SPAM seperti kasus OTT KPK itu maupun proyek pembangunan irigasi, tembok pengaman pantai/sungai dan bendungan yang dananya dikelola BWSS II, selama ini terkesan tidak transparan proses lelangnya.

"Bukan rahasia umum kalau kontraktor yang mendapat pekerjaan atau proyek APBN itu bisa dihitung dengan jari, padahal perusahaan kontraktor yang memiliki bidang pekerjaan itu sangat banyak di Sumut," ucap Dismon Simbolon.

Menurut informasi rekan-rekannya lanjut Dismon dan Conrad Naibaho, ada kelompok kontraktor tertentu yang sudah dikenal sangat sering mendapatkan proyek-proyek SPAM Ditjen Cipta Karya maupun proyek BWSS di Sumut.

"Kita sering juga membaca di koran ada beberapa kontraktor yang terpaksa harus melayangkan gugatan ke PTUN karena sering dikalahkan dalam lelang proyek-proyek APBN itu. Kita tidak tahu kenapa dugaan dominasi proyek oleh kontraktor-kontraktor tertentu tetap berlangsung. Padahal institusi penegak hukum bidang Tipikor ada di Sumut," kata mereka.

Dismon, Conrad dan Freddi juga teringat kasus OTT yang dilakukan KPK di Kabupaten Batubara terkait pelelangan proyek jalan. Hal itu sesuatu yang aneh, karena selama ini seolah-olah di daerah itu tidak ada masalah korupsi atau gratifikasi. Ketika KPK diam-diam melakukan OTT terhadap Kadis PU Batubara dan sejumlah pengusaha ketika, barulah masyarakat Sumut geger.

Untuk itu mereka berharap KPK diam-diam memantau kegiatan pelelangan proyek di Tahun Anggaran 2019, maupun proyek APBN maupun APBD di Sumut yang sudah selesai masa pengerjaannya di tahun 2018 lalu.

Soalnya, banyak juga informasi dari masyarakat tentang proyek-proyek APBN/APBD TA 2018 yang belum rampung dikerjakan hingga akhir tahun 2018 kemarin. KPK diharapkan mengecek apakah ada kongkalikong di antara instansi pemilik proyek, kontraktor maupun lembaga auditor yang harus mengecek lapangan sebelum pembayaran uang proyek.

"Kita berharap aparat BPK, BPKP, kejaksaan dan kepolisian yang ada di Sumut melaksanakan tugas pengawasan sesuai Tupoksi masing-masing dan sesuai UU yang berlaku. Agar hasil pekerjaan proyek itu terjamin kualitasnya sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sayang kalau anggaran besar yang dialokasikan pemerintah pusat menjadi sia-sia apabila proyeknya cepat rusak meski baru selesai dikerjakan. Selain itu juga mencegah kongkalikong proyek, agar ada kesempatan kerja bagi kontraktor lain," kata Simbolon.(R15/d)