Kamis, 19 Sep 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Jelang Akhir Jabatan Anggota DPRD Medan 2014-2019 Diminta Kembalikan PIN Emas dan Laptop

Jelang Akhir Jabatan Anggota DPRD Medan 2014-2019 Diminta Kembalikan PIN Emas dan Laptop

admin Kamis, 12 September 2019 10:49 WIB
Medan (SIB) -Barang inventaris berupa laptop dan PIN dewan berbahan emas seberat 10 gram yang selama ini dipakai 50 anggota DPRD Kota Medan periode 2014-2019 diminta untuk dikembalikan. Permintaan itu sesuai surat edaran Sekretariat DPRD Kota Medan tertanggal 18 Agustus 2019 yang ditujukan ke seluruh anggota DPRD Kota Medan yang masa jabatannya berakhir 13 September 2019.

Surat edaran tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD, ujar Sekretaris DPRD Kota Medan Abdul Aziz kepada wartawan, Rabu (11/9). Disebutkannya, pada Pasal 9 dan Pasal 12 PP Nomor 18 Tahun 2017 dituliskan salah satu tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD adalah pakaian dan atribut yang disediakan setiap tahun.

Kemudian dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), ada tujuh unsur belanja modal yang dicatat sebagai barang milik daerah atau aset tetap. Salah satu kriterianya adalah nilai rupiah pembelian barang itu memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap, yakni tidak lebih dari Rp500.000.

"PIN emas wajib dikembalikan jika harga pengadaan barang itu memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap," ujarnya. Sampai saat ini, belum ada satu anggota DPRD Medan yang mengembalikan aset-aset tersebut ke Bagian Perlengkapan Sekretariat DPRD Kota Medan. Padahal nantinya aset akan menjadi bahan laporan lanjutan inventarisasi aset ke BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

"Surat pemberitahuan pengembalian barang milik daerah ini sudah kami edarkan dan paling lambat tanggal 13 September 2019 sudah seluruhnya menyerahkan ke bagian perlengkapan," ujarnya.

Sementara itu, beberapa anggota DPRD Medan mengaku heran dengan kebijakan itu. Seperti H Sabar Syamsurya Sitepu dari FP Golkar mengaku heran dengan kebijakan yang harus mengembalikan PIN anggota dewan dan juga barang lainnya.

"Katanya aku pernah menandatangani surat pernyataan untuk mengembalikan barang tersebut yang berupa pinjaman. Padahal 2 periode menjadi anggota DPRD Medan, tidak ada peraturan itu," sebutnya.

Meskipun begitu, ia siap mengembalikan barang yang dianggap pinjaman tersebut. "Ya lah dibalikin tapi aku cari dulu karena belum pernah dipakai. Kalau nanti pun hilang kubuat lah laporan polisi dulu," katanya.

Sementara anggota DPRD Medan dari F-PKS, Salman Alfarisi mengatakan belum mengetahui terkait adanya surat edaran pengembalian barang milik daerah tersebut. "Belum tahu tapi akan dikonsultasikan lagi. Karena kewajiban mengembalikan PIN ini tidak ada diinformasikan sebelumnya. Tapi kalau memang harus dikembalikan, maka pasti akan segera diberikan," ucapnya.

Hal senada dikatakan H Bahrumsyah SH dari F-PAN. "Belum tahu ada surat itu. Tapi akan saya kembalikan kalau memang itu barang pinjaman. Sebelum pelantikan 16 September ini, semua barang yang dianggap pinjaman akan saya kembalikan," pungkasnya. (M13/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments