Sabtu, 23 Nov 2019

Ijazah Seluruh PNS Pemprovsu Segera Dicek Berdasarkan Instruksi Gubsu

Rabu, 10 Juni 2015 10:48 WIB
Medan (SIB)- Terkait Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 03 Tahun 2015 tentang pengecekan  ijazah  aparatur sipil negara/TNI/Polri,  Gubsu  H Gatot Pujo Nugroho  akhirnya menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 800/8942/BKD/II/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Penanganan Ijazah  PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu).

Gubsu menginstruksikan kepada Sekertaris Daerah Provsu, Staf Ahli Gubsu, Asisten Sekdaprovsu, Kepala SKPD dan Kepala Biro Setda Provsu untuk mengumpulkan foto copy sah ijazah/transkrip nilai jenjang pendidikan Diploma S1, S2 dan S3 milik seluruh PNS di lingkungan SKPD masing-masing untuk diteliti keabsahannya.

Foto copy ijazah itu nantinya diteruskan kepada Inspektorat paling lambat satu minggu setelah diterbitkan instruksi  ini," ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu Pandapotan Siregar kepada wartawan di Kantor Gubsu, Jl. Diponegoro Medan, Selasa (9/6) sore.

Lanjutnya, Gubsu juga memerintahkan Sekdaprovsu Hasban Ritonga untuk membentuk tim dalam penelitian keabsahan ijazah PNS di Pemprovsu. "Untuk tim itu, kita segera membentuknya yang di dalamnya terdiri dari Inspektoran, BKD dan Satpol PP," terangnya.

Ditanya, apakah progres berjalan lancar sesuai arahan Menpan), Pandapotan mengatakan target akan segera terselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan Menpan RB.  "Progres kan sudah kita mulai, mudah-mudahan target itu terselesaikan sesuai instruksi dari Kemenpan dengan waktu yang ditetapkan Menpan RB pada Agustus nanti," ucapnya.

Diterangkannya, setelah tim terbentuk akan bekerja langsung turun ke setiap universitas yang pernah dijadikan tempat menimba ilmu para pegawai negeri sipil Pemprovsu. "Bila jarak kampusnya jauh dari kantor Gubsu di Kota Medan, maka tim akan turun langsung ke daerah untuk melihat langsung keaslian ijazah. Namun, prioritas pertama tetap daerah terdekat dahulu (Kota Medan), baru meluas ke daerah lain (luar Medan)," terangnya.

Namun, tambahnya, bila terdapat PNS lulusan dari luar negeri maka tim akan melakukan kroscek ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen-Dikti).

Ditanya terkait biaya untuk mengunjungi setiap universitas tempat PNS pernah belajar. dia menerangkan tidak ada biaya dari Menpan dalam melakukan cek ulang ijazah tersebut. Pemprovsu akan menggunakan dana sendiri. "Kita gunakan dana sendiri di setiap SKPD. Tidak ada alokasi dana khusus dari Menpan," katanya mengakhiri.(A14/c)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments