Senin, 10 Agu 2020

Halau Pemudik, Polda Sumut Siapkan Cek Poin di Daerah Perbatasan

redaksisib Selasa, 19 Mei 2020 10:33 WIB
Dok/Humas Pemprov Sumut

Beri Keterangan : Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar memberikan keterangan di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Sumut di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Senin (18/5). 

Medan (SIB)
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin Siregar menyampaikan beberapa kebijakan dan penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumut di masa pandemi Covid-19, di antaranya penindakan masyarakat yang mudik, pengawasan dalam penyaluran Bansos dan turut serta dalam pemberian Bansos.

Mengenai mudik, Martuani mengatakan, Polda Sumut telah membentuk 125 posko mudik di sejumlah daerah di Sumut serta 25 cek poin atau posko pemeriksaan di daerah perbatasan yang harus dilalui untuk dapat masuk ke Sumut.

"Di dalam 25 cek poin itu kami akan perintahkan kembali lagi ke tempat asalnya apabila ada masyarakat yang ingin masuk ke Sumut tetapi tidak memenuhi syarat, di antaranya tes suhu tubuh, rapid test dan lainnya," ucap Irjen Pol Martuani Sormin Siregar saat memberikan keterangan di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (18/5).

Dijelaskan Sormin, pos cek poin untuk wilayah Aceh yang masuk ke Sumut, Polda Sumut mengamankan di dua wilayah yakni Pakpak Bharat dan Langkat Selatan. Dari arah Riau, pos penjagaan berada di Labuhanbatu Selatan.

"Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas ini adalah rute-rute tradisional yang akan masuk ke Sumut dari Sumatera Barat." katanya.

Untuk saat ini, menurut dia, kurang lebih sekitar 700 kendaraan baik roda dua, roda empat dan bus sudah diperintahkan untuk kembali (putar balik) karena di antara penumpangnya ada yang tidak lolos cek poin tersebut. Dari jumlah tersebut yang paling banyak adalah kendaraan pribadi yakni sekitar 300-an. "Ada yang tidak memiliki catatan kesehatan dan sebagainya," katanya.

Polda Sumut juga, kata dia, akan menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina bagi masyarakat yang tetap berupaya mudik dan melawan petugas. Ancaman UU ini adalah sanksi hukum pidana 1 tahun penjara.

"Saya mengimbau tidak perlu ini kita lakukan. Mari kita turuti dan taati instruksi Bapak Presiden untuk tidak mudik. Untuk TNI, Polri dan PNS secara tegas bahwa presiden melarang. Dan khusus untuk jajaran kepolisian, Bapak Kapolri telah memerintahkan tidak boleh seorang anggota PNS Polri dan anggota Polri yang melaksanakan mudik," katanya.

Kapolda dalam kesempatan itu juga mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyaluran Bansos terdampak Covid-19 untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum. (M11/f)
T#gs polda sumutIrjen Pol Martuani Sormin SiregarMedanPemudikPerbatasan
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments