Kamis, 14 Nov 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Gerbang Sumut Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Gerbang Sumut Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

admin Jumat, 20 September 2019 18:49 WIB
Ilustrasi
Medan (SIB) -Gerakan Rakyat dan Buruh Bangkit Sumatera Utara (Gerbang Sumut) yang merupakan aliansi yang terdiri dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI Sumut), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI Sumut), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI Sumut), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI Sumut), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 92 (SBSI 92 Sumut), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyatakan dengan tegas menolak rencana Revisi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan tersebut

"Kita menolak secara tegas rencana pemerintah Republik Indonesia akan merevisi Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100%," kata koordinator Gerbang Sumut Ismail Lubis SH MH kepada SIB di Medan, Rabu (18/9).

Lanjutnya, pernyataan Presiden Republik Indonesia akan membuka peluang investasi seluas-luasnya dengan mengatasi hambatan dan persoalan dianggap menghalangi investor untuk masuk ke Indonesia. Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dianggap pemerintah memberatkan pengusaha. Namun gerbang Sumut melihat secara keseluruhan dan membandingkan dengan negara lain, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada saat ini sudah fleksibel.

"Jadi bagaimana lagi nantinya jika undang-undang ini direvisi dengan hanya mengakomodir kepentingan pengusaha dan investor. Hal ini justru akan semakin menggerus perlindungan terhadap kaum buruh dan juga menghilangkan hak-hak buruh," jelas Ismail yang juga Ketua LBH Medan. Menurutnya, munculnya keinginan revisi ini adalah untuk kepentingan pengusaha dan investor, bukan untuk kepentingan buruh/pekerja. "Kami akan terus mengawal isu ini karena kami nantinya tidak mau revisi ini dipaksakan tiba-tiba disahkan seperti halnya revisi Undang-undang KPK. Kemudian hal yang sangat mengkhawatirkan dan juga sangat mengecewakan kami dan juga mungkin masyarakat luas pada umumnya adalah rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100%, hal ini juga kami nyatakan kami tolak karena ini pastinya sangat menyulitkan kaum buruh dan juga masyarakat luas karena sangat tidak beralasan dan juga sangat memberatkan perekonomian masyarakat karena sama sekali tidak dibarengi peningkatan penghasilan masyarakat itu sendiri," katanya.

Dikatakannya, bagaimana mungkin akibat dari sistem yang tidak baik dalam pengurusan BPJS justru solusinya adalah membebankan kepada masyarakat.

"Untuk itu, kami akan mengirimkan surat penolakan resmi kepada bapak Presiden RI dan juga Ketua DPR-RI yang intinya menolak kedua kebijakan tersebut. Jika tidak ada tanggapan serius maka kami akan melakukan aksi turun ke jalan," katanya. (Rel/M20/t)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments