Selasa, 20 Agu 2019

FSGI Ingatkan Sekolah agar Mentaati Permendikbud Tentang Komite Sekolah

admin Selasa, 13 Agustus 2019 22:47 WIB
Medan (SIB) -Fahriza Marta Tanjung, Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menegaskan kepada sekolah yang berkomitmen menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki komitmen agar tidak ada siswanya yang putus sekolah, terutama yang diakibatkan masalah dana.

"Persoalan seperti orangtua yang belum membayar uang komite atau SPP, tidak perlu diketahui oleh siswa yang bersangkutan, karena akan mengganggu psikologis dan perkembangan anak. Apalagi sampai menahan rapor siswa. Karena harus diketahui bersama bahwa penilaian beserta laporannya merupakan hak siswa yang harus dimilikinya, sementara adanya kewajiban yang harus dibayarkan itu bukan merupakan kewajiban anak namun antara orangtua dan sekolah," katanya kepada SIB di Medan, Senin (12/8).

Dijelaskannya, Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 menegaskan bahwa komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya namun hanya boleh melakukan penggalangan dana dari bantuan dan/atau sumbangan.

"Sumbangan memang bisa diminta dari orangtua siswa, tetapi tidak untuk seluruh orang tua, karena sifatnya suka rela. Ketika sumbangan itu diberlakukan untuk seluruh orang tua, itu jatuhnya jadi pungutan. Dalam menentukan pungutan pun, sekolah harus melihat kemampuan ekonomi orang tua siswa," tegasnya.

Dikatakannya, ia sangat menyayangkan dan prihatin atas masalah yang dialami seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Gunungsitoli, dimana rapornya ditahan pihak sekolah karena tidak dapat membayarkan uang komite.

"Sudah kita jelaskan namanya sumbangan, tentu harus mempertimbangkan faktor kemauan dan kemampuan dan tidak ada unsur paksaan dalam bentuk, jumlah dan waktu. Jadi untuk masalah seperti yang dialami anak didik kita, sekolah yang bersangkutan ini jelas sudah melanggar Permendikbud. Atas masalah ini saya sedikit meragukan kalau memang uang itu dipungut atas nama komite, sebab kita harus tahu apakah sudah melalui mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan atau tidak. Dimana apakah hal ini sebelumnya sudah dibicarakan dengan orangtua siswa, apakah ada proposalnya, apakah ada pengelolaan bersama, bagaimana pembukuannya dan bagaimana pertanggungjawabannya? Itu harus segera diselidiki," tegasnya.

Lanjutnya, ia mengakui memang dana menjadi persoalan yang pelik bagi kepala sekolah SMA dan SMK negeri sejak dipindahkannya ke provinsi. Sebab dana yang masuk ke sekolah menjadi berkurang karena dana operasional dari kabupaten/kota asal tidak ada lagi sementara beban semakin bertambah. (M20/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments