Sabtu, 14 Des 2019

Masa Tugas Segera Berakhir

FPL Desak DPR RI Segera Sahkan RUU Kekerasan Seksual

admin Kamis, 13 Desember 2018 14:11 WIB
Lubukpakam (SIB)- Forum Pengada Layanan (FPL) mendesak agar DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, karena sampai saat ini masih terus terjadi kekerasan seksual seperti dalam pemberitaan media massa dan media sosial.

Hal itu dikatakan, Sri Rahayu selaku Koordinator FPL bidang program Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (Hapsari)  kepada SIB, Selasa (11/12) malam di Lubukpakam.

Dicontohkannya, kasus pelecehan seksual dialami korban berinisial  BN yang dilakukan Kepala Sekolah SMA di Mataram yang berakhir menyakitkan. Korban pelecehan seksual justru dilaporkan dan divonis bersalah oleh Mahkamah Agung pada 26 September 2018 lalu. Berita ini menjadi viral karena vonis hakim tidak adil dan melukai rasa keadilan di masyarakat. 

Selanjutnya kata Ayu,  kasus kekerasan seksual juga dialami seorang mahasiswi saat KKN (Kuliah Kerja Nyata) oleh sesama rekan mahasiswanya sehingga beritanya viral di media dan di luar negeri, bahkan masih banyak kasus kekerasan seksual juga terjadi yang masih  luput dari pemberitaan. 

"Sejak tahun 2014 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sudah menyatakan Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. Tercatat 4.475  kasus kekerasan seksual menimpa perempuan di tahun 2014 dan tahun 2015 meningkat menjadi 6.499 kasus dan pada 2016 tercatat 5.785 kasus," terang ibu 3 anak ini.

Sementara itu di tingkat lokal sejak Januari hingga Nopember 2018, Hapsari menangani lebih 130 kasus kekerasan terhadap perempuan, 13 di antaranya kasus kekerasan seksual. "Itulah mengapa aktivis Hapsari salah satu anggota Forum Pengada Layanan (FPL) mitra MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) menyampaikan pernyataan sikap dan mendesak agar parlemen dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual," sebut Ayu.

Disebutkan, Indonesia sangat membutuhkan regulasi khusus untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, karena hingga saat ini belum ada payung hukum yang mengatur secara komprehensif tentang upaya pencegahannya, hingga penanganan yang terintegrasi (one stop crisis centre) serta pemulihan korban.

"Sayangnya, pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual di Komisi VIII DPR RI, sejak ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR pada Februari 2017 sampai hari ini belum mengalami kemajuan masih tahap membahas RUU bersama pemerintah. Sedangkan tahun 2019 adalah tahun terakhir periode DPR saat ini" ucap Ayu kesal terhadap buruknya kinerja DPR.

Sementara April 2019 katanya, sudah memasuki masa Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR baru. Bila RUU penghapusan kekerasan seksual tidak juga maju dalam pembahasan tahun ini, maka bisa dipastikan RUU penghapusan kekerasan seksual gagal disahkan.

"Itu artinya memulai lagi dari nol dibahas DPR RI oleh para wakil rakyat yang baru. Akhirnya semua upaya yang dilakukan  sejak 2015 yang diperjuangkan masyarakat sipil dan sudah  masuk Prolegnas menjadi sia sia katanya. (C05/l)
Editor: admin

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments