Jumat, 20 Sep 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • FG DPRDSU: Plt Gubsu Erry Nuradi Harus Buat Terobosan, Jangan Hanya Kerja Rutinitas

FG DPRDSU: Plt Gubsu Erry Nuradi Harus Buat Terobosan, Jangan Hanya Kerja Rutinitas

* Jauhkan Perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Rabu, 12 Agustus 2015 11:23 WIB
Medan (SIB)- Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Ir Yantoni Purba MM menegaskan, Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu HT Erry Nuradi harus membuat terobosan dalam menjalankan pembangunan di Sumut, demi percepatan pembangunan. Jangan hanya melaksanakan rutinitas semata dan semaksimal mungkin jauhkan prilaku korupsi, kolusi, nepotisme maupun praktik suap-menyuap.

“Plt Gubsu harus punya visi yang jelas, mempunyai rencana strategis yang mumpuni supaya tidak terkesan hanya menjalankan tugas rutin,” kata Yantoni Purba kepada wartawan, Selasa (11/8) di DPRD Sumut menyikapi ditetapkannya HT Erry Nuradi sebagai Plt Gubsu oleh Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah.

Ditegaskannya, pasca Erry Nuradi diangkat menjadi Plt Gubsu diharapkan jajaran Pemprovsu harus tetap solid dalam menjalankan roda pemerintahan.  Sinergitas antara legislatif dan eksekutif juga harus lebih ditingkatkan, mengingatkan banyaknya masalah yang terjadi di Sumut dan harus segera ditemukan solusinya, sehingga Sumut menjadi provinsi yang unggul dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

“Di bawah kepemimpinan Erry Nuradi sebagai Plt Gubsu, karut marut sistem pengelolaan pemerintahan harus bisa diperbaiki. Peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga harus dikembalikan kepada tupoksinya,” kata anggota Komisi D ini.

Anggota dewan Dapil Medan ini menambahkan, pasca UU No 23 tahun 2014 yang memberi kewenangan lebih kepada pemerintah provinsi, agar segera disikapi Plt Gubsu dengan segera menerbitkan peraturan gubernur (Pergub), sebagai turunan UU tersebut, agar dapat diberlakukan.

“Belum adanya Pergub menyikapi UU No23/2014 ini, banyak sektor yang terhambat karena belum ada payung hukum yang jelas tentang pengalihan kewenangan. Pemprovsu juga kehilangan potensi dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD). Karena lambatnya Pergub keluar sektor-sektor yang terkait pengalihan kewenangan seperti sektor pertambangan, kehutanan, perikanan dan kelautan, maupun pendidikan  menjadi stagnan, sehingga berpotensi kehilangan PAD” katanya.

Fraksi Gerindra, katanya, sudah sering memberikan masukan terkait perlunya  Pergub untuk menyikapi belum keluarnya PP (Peraturan Pemerintah) sebagai turunan UU No 23/2014 tentang pembagian kewenangan pemerintah provinsi dan daerah. Misalnya, soal galian C yang saat ini disebut mineral bukan logam.

“Saat ini sudah diserahkan kepada Pemprovsu. Bahkan banyak sektor lain, seperti pendidikan yang tingkat SMA dan SMK sudah ke Pemprovsu. Maka bagi yang ingin membuka sekolah saat ini kewenangan sudah ke Pemprovsu. Tapi, saat pergi menanyakan ke Pemprovsu ternyata belum ada payung hukum. Soal perikanan dan kelautan lagi banyakorang yang ingin mengurus izin kapal yang dulu di kabupaten/kota. Tapi, saat ini juga tidak jelas. Jadi, semua ini stagnan,” ucapnya.

Yantoni  menegaskan, solusinya memang harus Pergub sebagai payung hukum sementara dan sampai dikeluarkannya Perda. “Plt Gubsu tidak ada masalah untuk mengeluarkan Pergub ini,” ucapnya sembari menambahkan, fraksinya juga sudah menyampaikan  masalah ini ke Biro Hukum, BPPT, Dinas Pertambanan dan Dinas Pendidikan, tatapi solusinya harus melalui Pergub.

“Sesuai pengaduan masyarakat ke Fraksi Gerindra, banyak masyarakat yang mau mengurus izin menjadi bingung. Saat  ditanyakan ke kabupaten/kota mereka menolak karena kewenangan ada di Pemprovsu. Tetapi, saat ditanya ke Pemprovsu ternyata Pemprovsu sendiri juga belum berani mengeluarkan izin sesuai dengan amanah UU No 23 tahun 2014 tersebut,” katanya.

Legislatif juga belum mengetahui  apa alasan Pemprovsu terlambat mengeluarkan Pergub sebagai turunan UU No32/2014 ini. Kondisi ini menyebabkan perekonomian stagnan dan potensi kehilangan PAD. “Mengapa kita harus berlama-lama padahal potensi PAD tersebut ada di depan mata,” katanya. (A03/ r)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments