Selasa, 28 Jan 2020
Banner Menu
Detail Utama 1

Dugaan Korupsi Proyek Kapal Pelindo, Dua Terdakwa Diadili

redaksi Jumat, 06 Desember 2019 15:12 WIB
beritatrans.com
Ilustrasi Kapal Laut
Medan (SIB)
Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) Rudi Marla, ST, MM diadili di ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (5/12). Ia didakwa melakukan perbuatan korupsi pada pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III, tahun 2011.

Dalam berkas dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Agustini, terdakwa Rudi Marla bersama dengan Drs. Harianja, MM selaku General Manager PT Pelindo cabang Dumai, pada bulan Desember 2011 bertempat di Kantor Unit Galangan Kapal (UGK) PT. PELINDO I (Persero) Belawan tidak melaksanakan pekerjaan investasi kapal Tunda bayu III Tahun 2011 (fiktif).

"Tahun 2010 terdapat perbaikan Kapal Tunda Bayu III milik PT. Pelindo I Cab. Dumai berdasarkan dua surat perjanjian yang ditandatangani oleh Hartono, SE, MM (alm) selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I Belawan dan Ir. Zainul Bahri, MM selaku General Manager PT. Pelindo I Cab. Dumai," kata jaksa.

Dalam perjanjian, disepakati dilakukan dua pekerjaan. Berdasarkan dua surat perjanjian yang ditandatangani oleh Hartono, SE, MM (alm) selaku Kepala UGK PT. Pelindo I Belawan dan Ir. Zainul Bahri, MM selaku General Manager PT. Pelindo I Cab. Dumai dengan total Rp3.885.000.000. Jangka waktu pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut selama 75 hari kalender dan masa pemeliharaan pekerjaan selama 90 hari kalender.

"Namun, dalam kenyataannya, perbaikan KT Bayu III tersebut tidak dilaksanakan oleh UGK PT. Pelindo I Belawan sebagaimana ditentukan dalam kontrak tahun 2010 tetapi dilaksanakan oleh PT. Sinbat Precast Teknindo di galangan kapal milik PT. Sinbat Precast Teknindo yang berada di Batam yang dimulai sejak tiba tanggal 5 November 2010 sampai dengan diberangkatkan dari galangan kapal pada Januari 2012," ujar jaksa.

Akibat perbuatan terdakwa Rudi Marla, selaku Kepala UGK PT. PELINDO I bersama dengan Harianja, selaku General Manager PT. Pelindo I (Persero) Cab. Dumai telah mengakibatkan terjadinya kerugian leuangan negara pada pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 sebesar Rp1.399.563.000,00.

"Perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," jelas jaksa.

Di luar sidang, tampak hadir istri Rudi Marla yang bernama Lusiawati. Saat diwawancarai, Lusiawati menjelaskan bahwa suaminya tidak ada melakukan korupsi. Ia menyebutkan bahwa suaminya hanya mengerjakan kapal yang ditinggalkan oleh pendahulunya kepala UGK Hartono yang sudah meninggal.

"Pengerjaan pekerjaan tambahan tersebut merupakan rekomendasi BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) sehingga suami saya kerjakan. Jadi kalau dilihat dari dakwaan suami saya tidak ada menerima sepeserpun uang. Ia langsung membayarkan uang tersebut kepada PT Sinbat karena itu kekurangan pekerjaan sebelumnya yang dilakukan kepala UGK sebelumnya," ucapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa suaminya tidak pernah membuat pertanggungjawaban uang muka setelah dilakukan transaksi dikarenakan bahwa dirinya tidak ada merasa membuat kesalahan.

"Karena ia mengerjakan kapal tersebut berdasarkan Suat Perjanjian Nomor: UM.58/14/6/Dum-10 dan Surat Perjanjian Nomor: UM.58/14/7/Dum-10 tanggal 11 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh General Cabang Dumai Zainul Bahri,dengan Kepala Unit Galangan Kapal Hartono, dan terhadap dua Kontrak tersebut telah selesai dikerjakan oleh UGK Belawan melalui Galangan Kapal PT. Sinbat Precast Teknindo di Batam," tuturnya.

Bahkan Lusiawati menjelaskan hasil audit BPKP Tahun 2002 menyebutkan bahwa tidak ada temuan korupsi dalam kasus yang dilakukan suaminya.

"Isi dari hasil audit tersebut adalah pekerjaan KT Bayu III antara Cabang Dunai dan UGK No: UM.58/20/13/Dum-2011 tgl 12-12-2011 dibuat untuk membayar utang kepada PT Sinbat di Pulau Batam karena semua pekerjaan yang dicantumkan dalam kontrak tersebut sudah dikerjakan lebih dahulu pada bulan Januari 2011 sampai dengan Oktober 2011 di samping pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak I dan II tahun 2010. Bukti pekerjaan pada kontrak I dan II sebesar Rp1.416.357.756 atau 91,08% dari Nilai kontrak dapat dilihat pada dokumen terlampir dalam tindak lanjut ini," tuturnya sambil memperlihatkan berkas.

Perempuan yang juga bekas pekerja Pelindo ini juga menjelaskan hal sangat mendesak atas Kapal Tunda Bayu III tersebut yaitu di antaranya Pelindo Cabang Dumai sangat membutuhkan Kapal Tunda Bayu III tersebut untuk segera beroperasi dikarenakan Kapal Tunda Bima IX dan Kapal Tuda Bayu II masih dalam perbaikan

Di mana, lanjutnya terdapat potensi kerugian pendapatan yang hilang akibat tidak adanya Kapal Tunda yang beroperasi yaitu sebesar Rp 1,5 miliar per bulan per satu Kapal Tunda.

"Cost yang besar untuk sewa Kapal Tunda Swasta sebesar Rp550.000.000,-/bulan dan biaya parkir dan sewa galangan di PT. Sinbat Precast Teknindo di Batam yang mencapai Rp5.000.000,-/hari. Hal inilah yang membuat suami saya bergegas mengerjakan perbaikan kapal," tuturnya.

Maka UGK Belawan pada waktu itu menindaklanjuti memorandum yang disampaikan oleh BKI kepada UGK Belawan dan Pelindo Cabang Dumai melalui Galangan Kapal PT. Sinbat Precast Teknindo di Batam
Terakhir ia mengharapkan kasus suaminya dilakukan secara perdata bukan ditindak dengan tindak pidana korupsi, karena tidak ada kerugian negara yang diselewengkannya.

"Bahkan kapal Tunda Bayu III sekarang juga sudah beroperasi dan sudah menghasilkan keuntungan untuk Pelindo. Kenapa suami saya jadi korban," pungkasnya sambil meneteskan airmata. (M14/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments