Jumat, 22 Nov 2019

Realisasi PAD dari Retribusi Minim

Drs Daniel Pinem Minta Pemko Pangkas Birokrasi Pengurusan Izin

admin Selasa, 13 Agustus 2019 10:55 WIB
SIB/Desra Gurusinga
MINIM: Anggota Komisi IV DPRD Medan Drs Daniel Pinem mempertanyakan minimnya PAD dari Dinas PMPTSP Kota Medan TA 2019, dalam rapat pembahasan P-APBD TA 2019 di ruang Komisi IV yang dipimpin Ir Parlaungan Simangunsong, Senin (12/8).
Medan (SIB) -Anggota Komisi IV DPRD Medan Drs Daniel Pinem mengaku prihatin minimnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan TA 2019. Padahal, seharusnya dinas tersebut menjadi andalan Pemko Medan dalam menggali potensi PAD terbesar.

"Kita harapkan Dinas Perizinan melakukan terobosan baru sehingga mampu menggali potensi peningkatan PAD," ujarnya saat melakukan rapat pembahasan P-APBD Medan TA 2019 bersama Dinas DPMPTSP di ruang Komisi IV, Senin (12/8).

Hal itu disampaikan Pinem setelah mendengar paparan yang disampaikan Kepala DPMPTSP Kota Medan, Ir Qamarul Fattah yang menyebutkan, pihaknya mengalami perubahan PAD pada retribusi SIMB dari Rp.147 miliar menjadi 68,7 miliar.

Adapun perubahan itu dikarenakan tidak terealisasinya retribusi SIMB Rp.100 miliar dari bangunan Centre Point. Begitu juga retribusi SIMB dari bangunan Podomoro tidak tergali, dimana dari target Rp.25 miliar hanya terealisasi Rp.10 miliar dengan alasan ketidaksesuaian ketinggian bangunan.

Terkait hal itu, Daniel mendorong Dinas Perizinan Kota Medan jangan hanya terfokus dari Podomoro dan Centre Point. Sebab, masih banyak potensi lain yang bisa digali dalam peningkatan retribusi PAD.

Dikatakannya, minimnya PAD dari retribusi SIMB patut disikapi mengingat banyaknya pembangunan di Kota Medan. "Kita heran, kenapa retribusi menurun padahal pembangunan marak. Bagaimana menyikapi hal itu dan apa upaya pak Kadis," tanya Politisi PDIP ini lagi.

Menurutnya, minimnya PAD dari retribusi SIMB disebabkan malasnya warga mengurus SIMB. Hal itu dikarenakan, birokrasi yang berbelit-belit saat pengurusan izin. "Birokrasi itu yang perlu dipangkas. Jangan sampai niat mengurus izin batal karena birokrasi yang berbelit-belit. Hal itu yang perlu dirubah," tandasnya.

Sama hal yang disampaikan anggota DPRD Medan Ahmad Arief berharap dinas dapat melakukan terobosan sehingga dapat meningkatkan PAD. "Urusan izin yang sangat sulit karena birokrasi yang berbelit," ujarnya seraya menambahkan banyaknya bangunan dan apartemen di kota Medan diharapkan mampu menambah PAD. Sama halnya soal reklame, kiranya dapat ditata dengan baik. (M13/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments