Minggu, 18 Agu 2019

Dishub Sumut Imbau 3.500 Angkutan Online Urus Kartu Pengawas

admin Rabu, 14 Agustus 2019 21:04 WIB
Ilustrasi
Medan (SIB) -Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Utara mengimbau kepada 3.500 angkutan sewa khusus (ASK) online untuk Medan, Binjai dan Deliserdang (Mebidang) segera mengurus kartu pengawas (KPs) di Dishub Sumut, hingga batas waktu yang telah ditetapkan, bila tidak ASK dianggap angkutan ilegal dan akan ditindak tegas.

Demikian dikatakan Kadishub Sumut melalui Kabid Angkutan Jalan Iswan Harahap kepada SIB, Selasa (13/8) ketika dimintai tanggapannya tentang pengurusan KPs terhadap ASK pasca keluarnya Peraturan Menteri Perhubungan RI (PP) 118/2018 tentang ASK online.

Dijelaskan, hingga saat ini Dishub Sumut masih terus menerima pengurusan kartu pengawas kepada ASK online. Bila kuota ASK untuk Mebidang yang ditetapkan belum juga tuntas hingga batas waktu 1 bulan, maka akan diperpanjang waktu pengurusannya hingga seluruh ASK memiliki KPs seluruhnya.

Perlu diketahui bahwa Dishub Sumut telah mengeluarkan kesepakatan bersama atas rapat Dishub Sumut, Grab, Organda Mebidang, Jasaraharja, Dirlantas dan instansi terkait lainnya pada 17 Juli lalu. Dalam rapat itu disepakati bahwa diberikan waktu 1 bulan kepada ASK untuk mengurus KPs dari Dishub Sumut. Karena itulah Dishub Sumut setiap hari kerja masih menerima pengurusan KPs rata-rata per hari 20 30 kendaraan.

"Sampai batas waktu yang ditetapkan, Dishub Sumut masih memprioritaskan ASK yang sudah memiliki izin pada awalnya. Tetapi hingga batas waktu kuota belum cukup, maka akan menambah jumlah ASK hingga tercapai kuota untuk Mebidang sebanyak 3.500 kendaraan," katanya.

Karena itu Iswan meminta kepada ASK Mebidang agar segera mengurus KPs, kalau tidak akan dianggap angkutan illegal dan akan ditindak tegas.

"Memang hingga saat ini kita belum bisa memberi sanksi kepada ASK yang belum memiliki KPs, tetapi kita masih terus mengimbau untuk mengurusnya. Karena semua angkutan umum ada aturannya, sehingga tidak ada yang dirugikan pengusaha angkutan, baik pengusaha ASK maupun angkutan konvensional, semua dapat hidup bergandengan, tinggal masyarakat yang menentukan pilihannya terhadap angkutan yang dibutuhkannya," harapnya. (M12/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments