Jumat, 14 Agu 2020

Dicopot dari Kepala SMAN 1 Salapian Langkat, Rismauli Hutabarat Gugat ke PTUN

Selasa, 07 Juli 2020 11:24 WIB
Foto: Dok/Rismauli Hutabarat

Rismauli Hutabarat

Medan (SIB)
Sidang gugatan Rismauli Hutabarat MPd di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Senin (6/7) dimulai. Marimon Nainggolan SH MH, kuasa hukum penggugat mengatakan, gugatan perdana dalam tahap pemeriksaan berkas. “Majelis hakim bertanya apakah ada surat lain selain SK pencopotan. Tidak ada, tidak ada surat lain. Itulah satu dari sekian jumlah hal yang dinilai maladministrasi hingga penggugat merasa dizolimi, muncullah gugatan,” ujarnya di Law Office ‘Nainggolan & Partner’s” Jalan Setiabudi Simp Pasai I Tanjungsatu Medan.

Sidang dalam gugatan No 96/G/2020/PTUN-Mdn itu, menurutnya, juga hendak menguji apakah SK pencopotan itu sesuai dengan peraturan karena dasar yang dipakai adalah aduan dari noname pada pimpinan penggugat. “Meskinya, ragam aduan harus dikonfirmasi kebenarannya pada teradu. Teradu pun punya hak klarifikasi, tapi klien kami tidak menerima haknya,” tambah Marimon Nainggolan.

Sebagaimana diberitakan, Rismauli Hutabarat dicopot dari Kepala SMAN 1 Salapian pada 2019. Saat itu, ketika menerima SK, guru yang mengkatkan kualitas pembelajaran itu dijanjikan ragam hal terkait keberatannya dicopot. “Itulah sebabnya kenapa klien kami tidak langsung menggugat ke PTUN,” tambah Marimon Nainggolan.

Pencopotan tertuang pada surat bernomor 800/3845/Subbag Umum/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 tentang pembebasannya dari jabatan dimaksud. “Penggugat menilai ada ragam kejanggalan. Apalagi janji yang diterima klien kami tidak juga ditepati,” tambah penasihat hukum tersebut.

Ia mengatakan, dalam SK dimaksud, ada 4 konsideran yang dinilainya tidak sesuai dengan kondisi seutuhnya. “Gugatan ke PTUN pun untuk menguji apakah konsideran tersebut benar sesuai kondisi lapangan,” ujar Marimon Nainggolan.

Rismauli Hutabarat menambahkan, pihaknya selama menjadi pimpinan menekankan pencapaian kualitas berdasar parameter kemajuan kualitatif. “Kurun 5 tahun menjabat Kepsek SMAN 1 Salapian maju sedemikian rupa. Satu hal nyata, ketika awal ditanganinya hanya 16 rombongan belajar di tahun 2015/2016 namun sejak tahun 2016-2019 berkembang 21 rombongan belajar.

“Yang paling mencolok, peningkatan akreditasi dari B menjadi A,” jelasnya sambil menambahkan raam fasilitas pun sudah dilakukannya hingga menjadi sekolah unggul di Langkat.

Ia memastikan, jika pengadilan memutuskan nantinya pihaknya menerima segala sesuatunya. “Artinya, jika PTUN memutuskan, berarti sudah tepat hingga SK diterima tanpa catatan,” ujarnya.

Gugatan pun dimaksudkannya agar pihaknya tidak terseret -seret kemungkinan adanya persoalan hukum. Soalnya, tidak pernah ada serah terima sementara dana BOS yang telah diurusnya bulan April-Mei 2019 justru dilanjutkan pihak lain. “Jika ada temuan, karena saya yang mengurus dan menandatangani, persoalan hukum tentu dilimpahkan ke saya. Saya tidak mau reputasi terbaik selama ini, rusak!”

Ia merasa geli ketika SK pencopotan diterimanya pada 9 Mei 2019 di Binjai Super Mall. Ia mengatakan, gugatannya sudah diagendakan menjalani sidang pertama pada 6 Juli 2020 di PTUN Medan. “Saya juga merasa tercemar karena tuduhan yang ditimpakan pada saya, tidak terkonfirmasi. Saya tidak pernah diberi hak menjelaskan dan pembelaan,” tutup Rismauli Hutabarat.
“Sidang dilanjutkan 12 Juli,” urai Marimon Nainggolan. (R10/p)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments