Minggu, 22 Sep 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Dibiayai APBD Binjai Rp 3 M, Perkembangan Kasus Buku “Binjai Idaman” Dipertanyakan

Dibiayai APBD Binjai Rp 3 M, Perkembangan Kasus Buku “Binjai Idaman” Dipertanyakan

Selasa, 12 Mei 2015 11:12 WIB
Binjai (SIB)- Tidak dilanjutkannya proses penyelidikan terhadap penjualan buku  “Binjai Idaman”  ke sekolah-sekolah di Binjai yang memakai logo Pemko Binjai dan dibiayai dana APBD sekitar Rp 3 miliar menjadi pertanyaan di masyarakat.

Padahal pengaduan yang pertama dan kedua telah berlangsung hampir 4 tahun. Hal itu diungkapkan Gito Afandi  pimpinan LSM BCW Binjai seraya berharap Kapolres Binjai yang baru membuka kembali  kasus ini.

Sebelumnya, melalui surat No.171/WCR-KB/ Lap/XII/ 2012 tanggal 4 Desember 2012 pihaknya pernah meminta penjelasan Kapolri atas status hukum perkara itu karena Kapolres Binjai tidak menangani pengaduan itu sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku menyusul surat No.166/WCR-KB/Lap/X//2012 tanggal 30 October 2012 kepada Kapoldasu. Namun, sudah setahun pergantian Kapolres, perkara itu malah tidak disentuh sama sekali dengan alasan masih lidik dan lidik.

“Pengaduan pengadaan dan penjualan buku Binjai Idaman dengan logo Pemko Binjai disampaikan  melalui surat No.155/WCR-KB/Lap/VI//2012 tanggal 4 Juni 2012 karena diduga ilegal dan melibatkan beberapa oknum pejabat di Pemko Binjai”, kata Gito kepada SIB, baru-baru ini .

Dalam laporan itu dijelaskan, Pemko Binjai selama Tahun Ajaran 2011-2012 telah memproduksi dan menjual buku-buku mata pelajaran dan LKS sebanyak 10  jenis mata pelajaran tingkat SD/MI. Yang tidak memiliki identitas dan legalitas penggunaan logo Pemko Binjai yang dijual secara komersil kepada murid kelas III dan kelas VI dengan rata-rata jumlah murid 40 murid/kelas dan sekitar   160 murid/sekolah.

Dari 10 bidang studi dikalikan 160 sekolah dikalikan 2 semester, tidak kurang dari 512 eksplar buku beredar dijual dengan harga Rp8.500/buku. Dari penjualan itu, uang negara tersedot sekitar Rp 4 miliar,  belum termasuk kerugian PPh/PPn. Kerugian itu belum termasuk penjualan buku CV Binawah Medan judul “Himpunan Soal-Soal” kelas III s/d kelas VI untuk seluruh sekolah SD/MI yang juga tidak diketahui identitas dan alamat penerbitnya yang turut dilaporkan.

Menurutnya, pada semester ganjil tahun 2011, buku “Binjai Idaman” hanya menyantumkan nama-nama Tim Penyusun di semua bidang kurikulum sedangkan nama pengarah, penulis, redaksi atau editor serta alamat maupun nomor telepon. Penerbit tidak dicantumkan sehingga tidak diketahui siapa penerbit dan penanggung jawabnya. “Yang dilaporkan bukan isinya tetapi legalitas penerbitannya.Pada semester genap tahun 2012, buku itu sama sekali tidak menyantumkan identitas apapun dan tercantum sebagai Anggota IKAPI yang kebenarannya diragukan dan perlu diuji”, ujar Gito.

Kata pengantar pada buku tersebut menyontek buku merek “Sejati” terbitan Cahaya Mentari Surakarta. Perbedaan kata pengantar hanya terdapat pada kalimat “SEJATI” diganti dengan “INI” yakni “Buku Sejati telah.....” dan seterusnya, sedangkan pada buku Binjai Idaman “Buku ini telah...” dan seterusnya dimana baik tata letak dan seluruh kalimat lainnya sama persis.

Dalam laporan itu pihaknya juga melampirkan 7 buah buku sebagai barang bukti antara lain buku Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas III, Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IV, Matematika Kelas V, Pendidikan Agama Islam kelas V, Pendidikan Kewarganegaraan kelas III, Bahasa Indonesia kelas IV, buku Sejati terbitan Cahaya Mentari untuk mata  pelajaran Bahasa Inggris kelas III serta buku Himpunan Soal-Soal terbitan CV BINAWAH Medan.

Buku “Binjai Idaman” yang menggunakan lambang  Kota Binjai mau tidak mau harus diterima Kepala Sekolah. Hanya sebagian kecil yang berani menolak karena diantar ke sekolah bulan April 2012 dan sudah terlambat mendekati ujian kenaikan kelas namun buku itu tetap ditinggalkan di sekolah-sekolah yang akhirnya harus dibayar.

Indikasi kasus itu lanjut Gito antara lain melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.2 tahun 2008 tentang Buku dan Perpres No 4 Tahun 2015  tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta indikasi persekongkolan dengan oknum pejabat di Pemko dengan bukti pembiaran terhadap penggunaan logo pemerintah dan semboyan “Binjai Idaman”.

Kapolres Binjai kata Gito telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas No.Springas/574/VI/2012/reskrim tanggal 09 Juni 2012 dan Surat Perintah Penyelidikan No.Sprin/lidik/75/VI/2012 Reskrim tanggal 09 Juni 2012 atas nama Iptu Bambang H Tarigan,SH dkk dan pelapor sudah diambil keterangan pada tanggal l6 Juni 2012. Kemudian, penyidik telah membuat undangan klarifikasi sesuai surat Kapolres Binjai No.148/VI2012 tanggal 13 Juni 2012 yang ditujukan kepada 125 Kepala Sekolah Dasar se- Kota Binjai dan 5 Kepala Unit  serta Nelson ,Spd selaku Ketua Kerja Kelompok Sekolah (K3S) Binjai Selatan.

Dari 125 kepala sekolah hadir dalam klarifikasi sebagai saksi berjumlah 40 orang. Hasil keterangan para saksi, pembelian buku Binjai Idaman melalui rapat K3S yang disampaikan oleh Ketua K3S dan KUPTD mengimbau para kepala sekolah untuk membeli buku-buku tersebut CV Cipta Sarana Mandari . Penyidik juga telah melakukan klarifikasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan Binjai Drs.H.Dwi Anang Wibowo, Mpd dan mengaku tidak tahu atau tidak mengedarkan buku Binjai Idaman  maupun LKS ke sekolah sekolah.

Direktur CV.CIPTA SARANA MANDARI Maniatur Tampubolon  juga telah diambil keterangannya oleh penyidik dan mengakui bahwa benar mencetak buku Binjai Idaman dengan logo Pemko Binjai untuk tingkat SD dan menjual buku-buku tahun pelajaran 2011/2012 ke semua  SD sederajad se Kota Binjai. Maniatur Tampubolon mengaku tidak mengetahui dari mana dana untuk pembelian buku-buku tersebut namun tagihan penjualan dilakukan melalui KUPTD Kecamatan.  (A29/c)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments