Sabtu, 23 Mar 2019

Di Sumut Belum Ada Ditemukan Pinjaman Online Ilegal dan Investasi Bodong

admin Kamis, 14 Maret 2019 16:52 WIB
Ilustrasi
Medan( SIB) -Di wilayah kerja OJK(Otoritas Jasa Keuangan) Sumbagut,khususnya di Sumut belum ditemukan adanya pinjaman online illegal dan investasi bodong.Bisa dikatakan,Sumut terbilang kondusif. Hanya saja masyarakat diminta waspada,sebelum melakukan investasi perlu mencek ke OJK apakah ada izin usaha yang ditawarkan tersebut.

"Jika menemukan penawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat bisa berkonsultasi atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK",ujar. Kepala OJK KR 5 Sumbagut melalui Deputi Direktur Lembaga Keuangan OJK Anton Purba kepada wartawan SIB, Selasa (12/3).

Dia mengatakan hal itu seputar adanya pernyataan Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menyebutkan,Satuan Tugas Waspada OJK menemukan 168 aplikasi fintech pinjaman online illegal beroperasi pada pertengahan Pebruari hingga 5 Maret 2019yang ,resmi menghentikan kegiatan usaha dan penawaran produk dari 57 entitas investasi bodong termasuk uang virtual .SIB, Jumat (11/3).

Anton Purba memaparkan,kondusifnya di propinsi ini, soal investasi bodong tersebut dan pinjaman online illegal karena tidak ada informasi yang dilaporkan Satgas Waspada Investasi dan tidak ada masyarakat yang melapor./mengadu ke call Centre OJK 157 .
Pihak Satgas Waspada,sebutnya, selalu menggelar sosialisasi di kantor instansi pemerintah seperti di Pemko Medan,perbankan,asuransi dan perusahaan serta kesekolah dan di kecamatan-kecamatan.

Setiap digelar rapat posko bulanan dengan Satgas Investasi Bodong,kata Purba, tidak ada ditemukan atau dilaporkan investasi bodong.Jadi belum ada kabar yang diterima Tim. Bisa disebut Sumut kondusif dari berbagai investasi bodong atau juga pinjaman online illegal.

Diketahui,OJK yang memiliki salah satu fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat membentuk 38 Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di daerah pada 35 Kantor Regional dan Kantor OJK, termasuk di Sumatera Utara.

Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 7 yakni OJK, Kemendag, Kementerian Kominfo, Kementerian Koperasi dan UKM, Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah Sumatera Utara telah dibentuk di Gedung Bank Indonesia (BI) Sumut Jalan Balai Kota Medan 9 Pebruari 2017 sekaligus yang pertama dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap penawaran investasi yang diduga melanggar hukum, serta dalam rangka percepatan penanganan kasus investasi ilegal di daerah.

Tugas Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah untuk membantu tugas dari Satgas Waspada Investasi Pusat dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi daerah.

Tugasnya antara lain edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktik penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Penelusuran bersama terhadap situs situs yang digunakan sebagai sarana investasi ilegal.Satgas investasi berhak memblokir situs yang digunakan sebagai sarana investasi ilegal.

Purba menambahkan, jika masyarakat menemukan penawaran investasi yang mencurigakan, bisa mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen Medan.(A2/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments