Selasa, 12 Nov 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Defisit BPJS Kesehatan Hingga Tunggakan Klaim ke Rumah Sakit Jadi PR Pemerintah

Defisit BPJS Kesehatan Hingga Tunggakan Klaim ke Rumah Sakit Jadi PR Pemerintah

admin Sabtu, 06 April 2019 22:20 WIB
Ilustrasi
Medan (SIB) -Masalah defisit BPJS Kesehatan hingga tunggakan klaim ke rumah sakit menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah pusat. Hal itu dikatakan Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut Padian Adi S Siregar, di Medan, Kamis (4/4).

Menurut Padian, ketiadaan anggaran jangan dibebankan pada fasilitas pelayanan kesehatan. "Misalnya, mengurangi belanja tidak langsung dan memberikan subsidi ke biaya jaminan kesehatan masyarakat," ujarnya.

Apabila tunggakan di rumah sakit tidak dibayar, sudah pasti yang dikhawatirkan adalah hak masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan akan terhambat dan tidak terpenuhi.

Selain itu, rumah sakit lambat laun akan menolak pasien peserta BPJS Kesehatan yang mau berobat, sehingga masyarakat tidak mendapat manfaat sama sekali dengan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Mengapa selama ini rumah sakit masih bisa bertahan, karena melayani pasien BPJS Kesehatan. Tetapi setelah beberapa rumah sakit tidak lagi melayani pasien peserta BPJS Kesehatan, banyak yang tutup dan mem-PHK karyawan.

"Artinya apa, selama ini rumah sakit sangat ketergantungan dengan klaim pembayaran pasien peserta BPJS Kesehatan," ungkap Padian.

BPJS Kesehatan terutang miliaran rupiah ke rumah sakit dan tidak segera dibayarkan, maka akan banyak pasien terlantar dan tidak terlayani, bahkan akan tutup dengan sendirinya.

"Maka, pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan defisit anggaran BPJS Kesehatan. Kalau tidak, imbas yang timbul ke rumah sakit berdampak pada pengabaian hak pasien," sebutnya.

Menurutnya, jaminan kesehatan tentu tidak bisa hanya di sektor hilir, tetapi sektor hulu menjadi penting agar APBN tidak defisit. "Masalah defisit BPJS Kesehatan selama ini akibat besarnya jaminan kesehatan untuk penyakit tertentu," tuturnya.

Sebelumnya, Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) mengharapkan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Indonesia dalam Pemilu 2019 dapat menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan.

"Masalah BPJS yang menyebabkan defisit apa sih, ini yang harus diselesaikan sampai ke akar," kata Ketua Umum PDIB, James Allan Rarung di Jakarta, Rabu (20/3).

Dia menuturkan, penyebab defisit pada BPJS Kesehatan, antara lain iuran yang tidak sesuai hitungan keekonomian, ketidaktaatan membayar iuran dan belanja kesehatan untuk penyakit katastropik.

Dikatakannya, penyakit katastropik adalah penyakit degeneratif yang menahun dan terjadi dalam jangka waktu bertahun-tahun seperti kanker dan jantung yang memakan biaya pengobatan hingga ratusan juta rupiah.

Padahal, dari penyakit katastropik yang didata, ada sepuluh penyakit terbesar di antaranya yang telah menyedot banyak anggaran BPJS Kesehatan seperti kanker.

Untuk itu, dia mengatakan langkah yang diambil bukan semata mengobati tapi lebih kepada pencegahan agar tidak terjadi penyakit itu dan untuk mengurangi kerugian belanja negara yang lebih besar untuk pembiayaan pengobatan jangka panjang.

"Yang paling penting permasalahan kita adalah upaya preventif dan promotif, terutama peran serta, seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membantu program atau pola hidup sehat," tuturnya.

Dikatakannya, capres dan cawapres ke depan harus memantapkan dan meningkatkan program pencegahan penyakit untuk mengurangi belanja negara sebagai upaya menciptakan manusia Indonesia yang sehat dan produktif. (A17/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments