Selasa, 19 Nov 2019

DPRDSU Koordinasi dengan KPK Soal Aturan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas

* KPK Diharapkan Periksa Mendagri Terkait Proses Evaluasi APBD
Sabtu, 02 April 2016 10:00 WIB
Medan (SIB)- Kalangan DPRD Sumut minta ketegasan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) soal aturan penggunaan biaya perjalanan dinas,  agar tidak terjebak tindak pidana korupsi. Pasalnya metode at cost (sesuai pengeluaran) yang diterapkan beberapa tahun terakhir sangat rawan bagi anggota dewan.

Hal ini dinyatakan anggota dewan dari F-PAN Arifay Tambunan, Sekretaris FP Demokrat Sopar Siburian dan Ketua F-PDI Perjuangan Budiman P Nadapdap kepada tim KPK saat melakukan koordinasi tindak pencegahan korupsi di gedung DPRD Sumut, Kamis (31/3).

Dalam pertemuan  koordinasi  itu sejumlah pimpinan dan anggota fraksi di DPRD Sumut mengeluhkan metode at cost yang digunakan untuk pembiayaan perjalanan dinas anggota dewan keluar provinsi. “Selama ini setiap anggota dewan hanya sibuk mengumpulkan kwitansi atas pembayaran biaya hotel, biaya transport. Padahal sistem seperti ini pemborosan,” ujar Arifay.

Menurutnya, metode ini dikeluhkan karena membatasi gerak para legislator, sehingga diharapkan metode at cost dirubah menjadi metode lump-sum (perkiraan) untuk meminimalisir kecurangan saat pengeluaran biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemprovsu.

Politisi PAN itu menganggap sistem at cost sudah merepotkan anggota dewan, padahal sistem itu lebih baik dipergunakan untuk setiap pegawai negeri sipil (PNS). “Misalkan anggota dewan kunjungan tiga hari, satu hari Rp3 juta. Kalau tiga hari berarti Rp9 juta, itu sudah termasuk tiket pesawat. Sepertinya sistem itu lebih baik dan hemat anggaran, kalau sistem at cost tetap dipergunakan anggota dewan akan kesulitan apalagi ketika kunjungan kerja akan juga akan bertemu konstituen,”ungkapnya.

Budiman Nadapdap menambahkan usai tahun anggaran berlangsung. Pemprovsu menyiapkan laporan kerja pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur untuk selanjutnya dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumut. Setelah membahas LKPj, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). ”Pansus LPJ akan turun ke lapangan mengecek apakah proyek fiktif atau tidak, dalam proses itu akan mudah ditemukan praktik suap, tapi sampai saat ini LKPj Gubsu terhadap APBD 2015 belum disampaikan,”ujar Budiman.

Dalam pertemuan itu, Sopar Siburian meminta agar KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal evaluasi terhadap pengesahan APBD. “Di tahap itu ada daerah yang satu hari proses evaluasinya selesai, ada juga yang tiga bulan baru selesai. Kalau bisa satu hari kenapa harus menunggu sampai tiga bulan. Ini kan menjadi pertanyaan besar, makanya Kemendagri perlu diperiksa perihal evaluasi APBD,”katanya..

Sopar juga memertanyakan berapa sebenarnya porsi pengalokasian hasil reses yang diusulkan masing-masing anggota dewan per daerah pemilihan (Dapil). 
Menanggapi hal itu Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Ardiansyah M Nasution mengatakan usulan perjalanan dinas maupun gaji yang diusulkan anggota dewan sebenarnya bisa diakomodir. Tentunya, pihak Sekretariat DPRD Sumut dapat melakukan perbadingan dengan beberapa daerah lain. “Bisa dicontoh Surabaya atau DKI Jakarta, tentu harus sesuai kemampuan keuangan daerah,”sebutnya.

Ardiansyah yang akrab disapa Coki, meminta agar anggota DPRD Sumut tidak mudah menerima aliran dana yang tidak jelas sumbernya.”Gak usah ditanya masalah itu ke kami,”katanya ketika ditanya apakah pihak legislatif mudah menerima uang dari eksekutif.

Perwakilan KPK lainnya Ambarita Damanik menyebutkan, di Sumut telah terjadi ‘gelombang besar’korupsi. Ini terlihat banyaknya pejabat yang terlibat kasus akibat dari OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus korupsi di Sumut.

Tindak korupsi di Sumut, kata Damanik, diawali dari aliran dana Bansos dan perjalanan aliran dana Bansos sampai ke mana-mana, bahkan ada yang mengetahui peristiwa itu terjadi tetapi diabaikan saja

“Penerimaan dana dalam rotasi jabatan tidak akan terjadi apabila fungsi pengawasan benar-benar dijalankan,” katanya. (A03/l)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments