Selasa, 10 Des 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • DPRDSU Ikuti Kegiatan Orientasi Dari Mendagri di Bukit Tinggi 19 - 21 November

DPRDSU Ikuti Kegiatan Orientasi Dari Mendagri di Bukit Tinggi 19 - 21 November

* Baskami Ginting: Anggota Dewan Harus Tingkatkan Kompetensi dan Kemampuan
redaksi Rabu, 20 November 2019 11:13 WIB
Sib/Ist
FOTO BERSAMA: Kepala PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi H Sukriadi Sawai foto bersama dengan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting didampingi Wakil Ketua Dewan Rahmansyah Sibarani, Salmam Alfarisi dan perwakilan peserta orientasi Franc Bernhard Tumanggor dan Erniyanti Sitorus saat pembukaan kegiatan di Bukit Tinggi, Selasa (19/12).

Medan (SIB)
Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting mengatakan, anggota legislatif harus meningkatkan kompetensi dan kemampuan masing-masing, baik di bidang legislasi maupun menyerap aspirasi masyarakat, guna disinergikan dengan program-program Pemprov Sumut.
Hal itu disampaikan Baskami Ginting kepada wartawan, Selasa (19/11) melalui telepon dari arena kegiatan orientasi anggota DPRD Sumut yang diselenggarakan Mendagri di Auditorium PP SDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi Sumatera Barat.


"Mendagri sudah nenekankan, anggota DPRD Sumut hasil Pileg 2019, harus benar-benar memiliki kompetensi dan kemampuan menyerap aspirasi dan diperjuangkan dalam bentuk program dan akan disinergikan dengan program-program Pemprov Sunut, " ujar Baskami.


Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, kegiatan orientasi anggota dewan ini dibuka Kepala PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi Drs H Sukriadi Sawai MSi mewakili Mendagri dengan menyampaikan tujuan orientasi guna membekali peserta terkait pengenalan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.


Selain itu katanya, juga untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan integritas para anggota dewan. Orientasi ini memiliki makna penting dan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh anggota DPRD sebelum memulai tugas sebagai wakil rakyat.


Karenanya, Sukriadi menganggap kegiatan orientasi ini penting sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dilaksanakan 1 kali diawal masa jabatan.


"Dalam menjalankan tugas, anggota DPRD harus berpikir rasional berdasarkan informasi yang objektif dan proses logis, memutuskan sesuatu berdasarkan landasan hukum dan aturan yang berlaku. Hal ini diperlukan dalam pelaksanaan peran dan fungsi DPRD sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 96, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah (Perda), fungsi penyusunan anggaran dan fungsi pengawasan," ungkapnya.


Selain itu, katanya lagi, anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan kompetensi yang cukup untuk merumuskan, membahas dan menyetujui kebijakan publik dalam bentuk Perda bersama gubernur.


Begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, menurut Sukriadi, dibutuhkan figur atau profil anggota dewan dengan kompetensi prima dan memiliki pengetahuan luas, keterampilan yang handal, serta sikap (attitude) yang baik.


"Orientasi ini selain untuk meningkatkan pengetahuan keahlian, keterampilan dan sikap untuk melaksanakan tugas pemerintahan daerah secara profesional dilandasi kepribadian dan etika anggota DPRD sesuai kebutuhan fraksi, juga untuk menciptakan anggota dewan mampu berperan sebagai unsur pemerintahan daerah, pembaharuan, perekat persatuan dan kesatuan," ungkapnya.


Sukriadi juga menyebutkan, orientasi meningkatkan sikap dan semangat pengabdian, pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. "Terkadang ada perubahan harus mengikuti aturan di dalam setiap kebijakan-kebijakan dijalankan. Para anggota DPRD mewakili rakyat diberikan amanah, harus sejalan dengan Gubernur dalam melaksanakan pembangunan," ungkapnya.


Dalam kesempatan itu, Baskami Ginting juga menyebutkan, kegiatan orientasi tersebut diisi beberapa narasumber pengampu materi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI dan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kemendagri, akademisi dan pakar atau ahli di bidangnya. (M03/q)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments