Selasa, 04 Agu 2020

DPRDSU Desak Gubernur Persiapkan Regulasi Bagi Kontraktor Terkena Blacklist

Jangan Lagi Ada Rekanan Monopoli Proyek di Pemprov Sumut
redaksi Jumat, 06 Desember 2019 11:31 WIB
Foto SIB/Firdaus Peranginangin
Monopoli: Sekretaris dan anggota Komisi D DPRD Sumut Parlaungan Simangunsong, Ari Wibowo dan Tangkas Manimpang Lumbantobing menggelar rapat dengar pendapat dengan Kabiro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setdaprovsu Syafrudin, membahas masalah monopoli proyek, Kamis (5/12) di DPRD Sumut.
Medan (SIB)
Komisi D DPRD Sumut mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Cq Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setdaprovsu mempersiapkan regulasi bagi kontraktor yang terkena 'blacklist' dalam pertenderan proyek pemerintah yang menggunakan APBD.

Desakan itu disampaikan Sekretaris dan anggota Komisi D DPRD Sumut Parlaungan Simangunsong, Ari Wibowo, Rony Reynaldo Situmorang dan Tangkas Manimpang Lumbantobing dalam rapat dengar pendapat dengan Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setdaprovsu yang dipimpin Parlaungan Simangunsong, dihadiri anggota Komisi D M Aulia Rizki Aksa dan Azmi Yuli, Kamis (5/12) di DPRD Sumut.

Menurut Parlaungan, Ari Wibowo maupun Tangkas Manimpang, perlunya regulasi tersebut, karena selama ini perusahaan konstruksi yang sudah diblacklist, tapi kontraktor (orangnya) masih ikut dalam pertenderan berikutnya dengan menggunakan nama perusahaan berbeda.

Manimpang juga mempertanyakan masalah SKT (Sertifikat Keahlian Kerja) semacam sertifikasi konstruksi masih terdaftar dalam proses tender, tapi orangnya sudah tidak ada alias sudah meninggal dunia.

Persoalan lain, lanjut Manimpang, sudah menjadi rahasia umum di lapangan, masih ada perusahaan memonopoli pemenang tender, bahkan di satu daerah bisa memenangkan berapa paket tender proyek. Padahal ada Keppres mengatur, bahwa satu perusahaan sudah membatasi maksimal 3 paket proyek.

Rony Reynaldo dalam kesempatan itu mengapresiasi aplikasi baru yang dibuat Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setdaprovsu, untuk mendukung pelaksanaan proses tender/lelang pengadaan barang jasa, sehingga kedepannya biro ini lebih bagus, transparan dan lebih akuntabel.

Sementara itu, Kabiro Safruddin mengakui selama ini yang diblacklist untuk perusahaan, bukan orangnya, sehingga orang-orangnya pindah rumah mengikuti tender. "Jadi perlu ada gagasan dari kita agar dibuat regulasinya agar orangnya juga kena blacklist. Kami siap mempersiapkan regulasinya," ujar Safruddin. (M03/q)


T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments