Minggu, 17 Nov 2019

DPRDSU Bahas Ranperda Ketenagakerjaan yang Menjamin Hak Pekerja Rumahan

* Bidan dan Perawat Ada yang Bergaji Rp800 Ribu- Rp1 Juta/Bulan
admin Selasa, 05 Maret 2019 10:42 WIB
SIB/Firdaus Peranginangin
Bahas Ranperda : Komisi E DPRD Sumut yang juga Pansus Ketenagakerjaan yang dipimpin Ketua Pansus Syafarudin sedang membahas Ranperda tentang Ketenagakerjaan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja rumahan dan masalah tenaga kerja lainnya.
Medan (SIB)-Komisi E DPRD Sumut sedang membahas Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Ketenagakerjaan yang nantinya mengatur dan menjamin hak-hak pekerja rumahan dan masalah tenaga kerja lainnya, seperti bidan maupun perawat RS (rumah sakit) yang masih bergaji di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten) Rp800 ribu-Rp1 juta/bulan.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi E DPRD Sumut yang juga Pansus Ranperda Ketenagakerjaan dengan Tim Penyusun Naskah Akademik LKBH Fakultas Hukum USU, dihadiri Sekretaris Disnaker (Dinas Ketenagakerjaan) Sumut Mukmin yang dipimpin Ketua Pansus Ranperda Syafarudin didampingi Sekretaris dan anggota Komisi E Siti Aminah Peranginangin, H Zulfikar, Syamsul Bahri dan Horas Rajagukguk, Senin (4/3) di DPRD Sumut.

"Selama ini sering terlupakan menyangkut tenaga kerja bidan dan perawat rumah sakit. Padahal mereka masih menerima gaji jauh di bawah UMK, yakni Rp800 ribu - Rp1 juta. Seharusnya disesuaikan dengan UMK. Ini yang perlu diatur dalam Ranperda Ketenagakerjaan nanti, " ujar Horas.

Horas juga memaparkan kesulitan RS swasta dalam menggaji perawat dan bidan, karena platform biaya yang diterapkan untuk pasien BPJS Kesehatan di RS swasta sama dengan RS pemerintah.

Dengan gaji perawat dan bidan di RS swasta yang di bawah UMK, maka secara otomatis kepedulian para tenaga medis itu terhadap pasien menjadi berkurang, sehingga sumpah yang pernah diucapkan sudah diabaikan.

Karenanya, Horas berharap, permasalahan bidan, perawat serta tenaga kesehatan lainnya agar masuk dalam Ranperda Ketenagakerjaan dengan dasar menjalankan program pemerintah dalam hal pelayanan pasien seperti KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan lainnya.

Sedangkan Zulfikar dan Siti Aminah mengatakan, substansi dari Ranperda Ketenagakerjaan ini nantinya menyangkut persoalan yang dialami tenaga kerja, seperti adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi, sehingga antara pekerja, pemberi kerja dan pemerintah bisa bersinergi.

"Walaupun dalam Ranperda Ketenagakerjaan ini awalnya kita berkeinginan memerhatikan pekerjaan rumahan. Tapi berdasarkan saran dari Kementerian Tenaga Kerja, agar Ranperda itu dibesarkan lagi, artinya bukan hanya soal pekerja rumahan tapi persoalan ketenagakerjaan secara keseluruhan," tegas Zulfikar. (A03/f)

T#gs DPRDSU Bahas Ranperda Ketenagakerjaan yang Menjamin Hak Pekerja Rumahan
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments