Jumat, 18 Okt 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • DPRDSU : Sejarah Pahit, Sumut Tidak Ditetapkan Jadi “Gerbang” Pariwisata Nasional

DPRDSU : Sejarah Pahit, Sumut Tidak Ditetapkan Jadi “Gerbang” Pariwisata Nasional

Senin, 18 Mei 2015 10:54 WIB
Medan (SIB)- Kalangan DPRD Sumut  mengingatkan Pemprovsu maupun kabupaten/kota untuk mempersiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) kepariwisataan yang memiliki kompetensi dan bersertifikasi sesuai ketentuan dalam MRA (Mutual Recognition Arrangement) negara-negara ASEAN menghadapi  MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 2015 yang kompetitif, guna memenuhi standar  sebagaimana tertuang dalam kesepakatan MRA.

Hal itu ditegaskan Ketua FP Hanura DPRD Sumut Aduhot Simamora dan anggota F-PDI Perjuangan  Baskami Gintings kepada wartawan, Sabtu (16/5) di Medan menanggapi persiapan SDM kepariwisataan menghadapi  pemberlakuan MEA yang direncanakan mulai diberlakukan Desember 2015.

"Sektor kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang tingkat kompetisinya sangat kompetitif, sehingga diperlukan kesiapan Pemprovsu maupun Pemkab/Pemko menyiapkan SDM kepariwisatan yang bersertifikasi sesuai dengan ketentuan dalam MRA negara-negara ASEAN, jangan nanti SDM kita tidak memenuhi standard," jelas Aduhot Simamora.

Berkaitan dengan itu, ujar Baskami Gintings, alangkah baiknya Pemprovsu berkordinasi dengan pemerintah pusat untuk membuka Sumut sebagai gerbang kedatangan turis mancanegara yang diikuti  upaya peningkatan promosi kepariwisataan guna meningkatkan kunjungan pariwisata nusantara, sebab daerah ini sesungguhnya sangat kaya dengan destinasi kepariwisataan.

Baskami menyontohkan Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai Geopark Kaldera Toba yang menjadi bagian dari Geopark Global Network UNESCO harus didukung semua pihak dengan mendorong seluruh kabupaten/kota maupun Pemprovsu melakukan pengelolaan secara menyeluruh, agar kawasan Danau Toba tetap menjadi perhatian dunia sekaligus diminati turis lokal maupun mancanegara.

"Pemprovsu dan kabupaten/Kota jangan lagi mengulangi sejarah "pahit" yang kita terima pada Februari 2015 ketika Kementerian Pariwisata menetapkan Bali, Jakarta dan Batam sebagai tiga pintu gerbang pariwisata internasional memasuki Indonesia, Sedangkan. Provinsi Sumut yang kaya objek dan destinasi wisata andalan tereliminasi. Betapa sedihnya kita mendengar itu," papar Baskami.

Namun demikian, tandas Baskami dan Aduhot, masyarakat Sumut janganlah marah gara-gara tidak masuk tiga besar gerbang pariwisata internasional sebagai pintu masuk Indonesia, karena dasar penilaian Kementerian Kepariwisataan beranjak dari jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui tiga wilayah tersebut.

"Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) pusat, jumlah Wisman (wisatawan mancanegara) yang masuk ke Indonesia pada 2014 mencapai 9,44 juta, meningkat 7,19 persen dibandingkan dengan jumlah Wisman pada tahun 2013 yang mencapai 8,8 juta. Dari jumlah itu, hanya 237.830 orang yang mengunjungi Sumut. Jumlah itu berkontribusi sekitar 2,51 persen untuk total Wisman 2014," ujar Baskami seraya mengakui, jumlah wisman ke Sumut 2014 meningkat 4,12 persen dibanding 2013 yang tercatat 228.419 orang.

Berkaitan dengan itu, Aduhot dan Baskami sangat mengharapkan Pemprovsu dan Pemkab/Pemko melakukan pengelolaan kepariwisataan yang telah dinyatakan sebagai KPPN (Kawasan Pembangunan Kepariwisataan Nasional) sesuai dengan PP No50/2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan nasional dengan mempersiapkan SDM kepariwisataan sesuai kompetensi dan sertifikasi negara-negara ASEAN, agar sejarah tereliminasi tidak lagi terulang.(A03/W).
 
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments