Sabtu, 24 Agu 2019

DPRD Nisel Konsultasi Soal Pengelolaan DAK di DPRD Medan

admin Kamis, 16 Mei 2019 14:15 WIB
SIB/Dok
CENDERAMATA : Anggota DPRD Medan Irsal Fikri menerima cenderamata dari Wakil Rakyat Nisel, Selasa (14/5) di ruang Sekretariat DPRD Medan.
Medan (SIB) -Belasan anggota DPRD Nias Selatan (Nisel) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kantor DPRD Medan, Selasa (14/5). Mereka diterima Anggota Komisi II H Irsal Fikri dan Komisi III Beston Sinaga SH MH di ruang Sekretariat DPRD Medan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Nisel Asazatulo Giawa meminta masukan atau konsultasi dengan DPRD Medan terkait pengelolaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pelaksanaannya di lapangan.

"Ada beberapa permasalahan di Nias Selatan, salah satunya terkait DAK dan adanya pengalihan anggaran, apakah itu juga terjadi di Medan," tanya Giawa.

Dijelaskannya, pembahasan anggaran di Nias Selatan sepetinya banyak kerancuan. "Misalnya saja pembahasan anggaran dilakukan DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, hasil pembahasan komisi kemudian berubah saat dibawa ke tahap sinkronisasi yang dilakukan Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ini yang terjadi di DPRD Nisel," jelas Asazatulo Giawa.

Menanggapi itu, Beston Sinaga menilai proses pembahasan yang terjadi di Nias Selatan itu tidak bisa dibenarkan. "Seperti rapat di komisi pasti ada notulensinya. Jika ada perubahan di rapat badan anggaran (Banggar) dan tidak diberitahukan, maka anggota DPRD bisa menuangkannya di dalam pandangan umum fraksi," jelasnya.

Tentang perubahan anggaran DAK menurut Beston Sinaga, eksekutif harusnya memberitahukan dulu ke DPRD. "Mana bisa anggaran untuk pembangunan fisik sekolah misalnya, kemudian dialihkan ke jalan," jelasnya.

Diakui politisi PKPI itu, di DPRD Medan pernah terjadi hal yang sama, dimana gara-gara persoalan anggaran tersebut, komisi bersangkutan menghapus dinas pendidikan dari daftar agenda pembahasan dengan OPD.

"Komisi II DPRD Medan pernah tidak membahas dinas pendidikan dan mendesak pencopotan kepala dinas terkait adanya ketidakberesan pembahasan anggaran," jelasnya.

Sementara itu, Irsal Fikri menyarankan agar DPRD Nisel dan Pemkab melakukan komunikasi yang intensif. "Di Medan, kami membangun komunikasi yang baik dengan eksekutif. Kami juga menyarankan agar hal yang sama dilakukan DPRD Nisel," ujar politisi PPP itu. (M13/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments