Kamis, 06 Agu 2020
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • DPD RI Minta Pemerintah Pusat Fasilitasi Pembuatan Master Plan Penanganan Banjir Sumut

DPD RI Minta Pemerintah Pusat Fasilitasi Pembuatan Master Plan Penanganan Banjir Sumut

Admin Selasa, 04 Desember 2018 14:00 WIB
SIB/Dok
Jakarta (SIB) -Dalam menangani persoalan banjir di Sumut anggota DPD RI Sumut Parlindungan Purba meminta pemerintah pusat membuat master plan penanganan banjir sehingga persoalan banjir yang tak kunjung tuntas dapat teratasi. 

Hal ini disampaikan Parlindungan saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Prof Anita Firmanti dan Widianto Trisasongko Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian PUPR di Kementerian PUPR baru-baru ini.

"Saya minta pemerintah agar dapat membantu memfasilitasi pembuatan master plan penanganan banjir di Sumut sehingga persoalan banjir yang tak kunjung tuntas dapat segera teratasi," jelasnya.

Dalam pertemuan ini Parlindungan menyampaikan, Sumut memiliki 71 unit DAS yang terdiri dari 20 DAS yang masuk dalam Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Wampu Sei Ular, dan 51 DAS yang masuk SWP DAS Asahan Barumun. Medan berada di bagian hilir DAS Deli merupakan wilayah rawan banjir karena merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2,5 - 40 meter di atas permukaan laut. Selain itu Medan dilalui oleh beberapa sungai lain seperti Babura, Sungai Belawan, Sungai Percut, Sungai Padang, Sungai Selayang. Sungai-sungai ini bila tidak dikelola dengan baik maka akan sangat rentan terhadap bencana banjir. 

Parlindungan menjelaskan, persoalan banjir ini perlu segera ditangani. Tingginya curah hujan biasanya akan diikuti dengan tingginya intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir. Sumut kata Parlin adalah salah satu daerah dengan potensi banjir yang sangat tinggi. Sebagian besar bencana alam yang terjadi di Sumut didominasi bencana banjir. 

Tambah Parlin, persoalan banjir juga sangat menggangu aktivitas perekonomian masyarakat. Akibat banjir ini sangat mempengaruhi roda perekonomi masyarakat di daerah. Akibat banjir jalur logistik barang akan terputus. Terhambatnya arus lalu lintas memperlambat laju ekonomi. Banyak juga masyarakat tidak bekerja dan aktivitasnya terhambat.

Selain itu, menurut Parlindungan Purba hal ini juga dalam rangka mendukung program kerja Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah agar tercipta Sumut yang bermartabat.

Menanggapi hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Prof Anita Firmanti mengatakan pihaknya menyambut baik usulan terkait master plan penanganan banjir di Sumut ini. Menurutnya dia akan menyampaikan surat permohonan  tersebut kepada Menteri PUPR yang berhalangan hadir karena tugas di luar negeri. (Rel/R5/f)
Editor: Admin

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments