Senin, 16 Sep 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • DLH Kabupaten/Kota Diminta Tindak RSU dan Klinik Tidak Punya TPA dan Incenerator

DLH Kabupaten/Kota Diminta Tindak RSU dan Klinik Tidak Punya TPA dan Incenerator

admin Jumat, 23 Agustus 2019 11:26 WIB
Medan (SIB) -Komisi D DPRD Sumut mendesak aparat penegak hukum bekerjasama dengan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) kabupaten/kota untuk menindak tegas RSU (Rumah Sakit Umum) maupun Klinik Kesehatan yang tidak memiliki TPA (tempat pembuangan akhir) atau Incenerator untuk mengelola limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).

Desakan itu diungkapkan Sekretaris dan anggota Komisi D DPRD Sumut Burhanuddin Siregar didampingi Baskami Ginting dan Toni Togatorop kepada wartawan, Kamis (22/8) menanggapi adanya pengaduan masyarakat ke lembaga legislatif tentang RSU maupun klinik kesehatan di kabupaten/kota yang masih banyak tidak memiliki TPA.

"Dari laporan masyarakat ke lembaga legislatif, saat ini di kabupaen/kota banyak RSU maupun klinik tidak memiliki TPA, sehingga besar harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk bekerjasama dengan DLH kabupaten/kota melakukan pengawasan ketat, sebab pengawasan terhadap limbah B3 ini tanggungjawab kabupaten/kota," ujar Toni.

Menurut Baskami Ginting, sesuai UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengawasan dilakukan penerbit izin lingkungan dalam hal ini DLH kabupaten/kota.

"Tapi yang disesalkan, pengawasan sepertinya kurang maksimal, sehingga banyak RSU maupun klinik kesehatan tidak memiliki TPA. Bahkan sebahagian ada juga rumah sakit melakukan pengelolaan limbah B3 menggunakan jasa pihak ketiga, yang telah memiliki izin dari Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," jelas Burhanuddin.

Alasan pihak RSU maupun klinik tidak membuat TPA sendiri maupun membeli incenerator menurut Baskami karena biayanya sangat besar. Begitu juga soal tempat, membutuhkan lahan yang sangat luas dan proses perizinan yang rumit dari Kementerian LHK mengingat alat ini juga menghasilkan limbah B3.

"Di sini perlu ditegaskan kepada masyarakat luas, bahwa pengawasan RSU maupun klinik di Sumut ini tidak ada wewenang DLH Sumut melainkan tugas DLH kabupaten/kota selaku pemberi izin. Masyarakat jangan ada yang salah kaprah," tandasnya.(M03/t)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments