Senin, 23 Sep 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Bupati Tanggapi Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Langkat Terhadap P-APBD 2019

Bupati Tanggapi Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Langkat Terhadap P-APBD 2019

admin Kamis, 22 Agustus 2019 11:51 WIB
Langkat (SIB) -Bupati Langkat Terbit Rencana Peanginangin diwakili Wakil Bupati H Syah Afandin memberikan jawaban atas padangan umum Fraksi di DPRD Langkat tentang pembahasan rancangan Perubahan (P) APBD Langkat TA 2019 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Langkat, Stabat, Selasa (20/8)
.
Bupati Langkat menyampaikan, jawaban Pemkab Langkat bersifat penting dan mendesak. Sedangkan pertanyaan yang bersifat saran dan imbauan, akan direkapitulasi untuk dibahas, dipelajari dan segera ditindaklanjuti SKPD sesuai Tupoksinya, serta akan dikordinasikan kepada intansi lain atau pemerintah yang lebih tinggi sesuai kewenangannya.

Jawaban yang disampaikan bupati itu menanggapi pandangan umum yang dibacakan Antoni dari Fraksi Bintang Sejahtera Persatuan Nasional, Agus Salim dari Fraksi Partai Demokrat, Arifuddin dari Fraksi Hati Nurani Bangsa, Kirana Sitepu dari Fraksi PDI P, Syamsul Bahri dari Fraksi Partai Nasdem dan Yustin dari Fraksi Partai Golkar.

Pandangan umum tersebut Fraksi Bintang Sejahtera Persatuan Nasional di antaranya terkait pembangunan pusat kuliner di Sei Karang Desa Kwalabegumit, yang tidak berfungsi sesuai harapan padahal anggaran yang dihabiskan cukup besar.

Wakil Bupati menjawab, bangunan tersebut (pusat kuliner-red) adalah program pemerintah pusat yang dibangun dengan anggaran Kementerian Perindustrian RI, dengan nama Sentral IKM Furniture/Mebel. Difungsikan sebagai tempat produksi mebel bagi pelaku IKM yang berasal dari beberapa kecamatan. "Saat ini telah ada pelaku usaha mebel menjalankan produksinya, sebanyak 10 pelaku dari yang direncanakan 20 pelaku usaha," sebutnya.

Pandangan umum lainnya dari Partai Demokrat, soal penggunaan anggaran dapat mencapai keseimbangan ekonomi makro pada perekonomian masyarakat. Wakil Bupati menjelaskan, Pemkab Langkat telah menyusun kebijakan umum perubahan anggaran tahun 2019, dengan memerhatikan kondisi ekonomi mikro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah.

Fraksi Hati Nurani Bangsa menyorot pendapatan daerah yang mengalami kenaikan 1,68 persen dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Namun dari PAD lainnya justru turun hingga 4,37 persen. Diterangkan Wakil Bupati, bahwa jenis pendapatan dari kelompok PAD yang mengalami penurunan dari lain-lain PAD yang sah yaitu dari jasa giro dan lain-lain penerimaan.

"Jasa giro menurun karena banyak jenis belanja seperti dana desa, dana Bos, dana sertifikasi guru maupun dana kelurahan," paparnya.

Ketua DPRD Langkat Surialam menjelaskan, selesainya rapat paripurna ini, akan dilanjutkan dengan rapat paripurna berikutnya, dalam rangka pengesahan/persetujuan Ranperda tentang P-ABPD Langkat TA 2019 menjadi Perda. Sedangkan menyangkut jadwal akan ditentukan oleh Badan Musyawarah DPRD Langkat. (M24/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments