Rabu, 23 Okt 2019

Bupati Sebut Banyak Pihak Kuasai Tanah Tanpa Legalitas di Sergai

admin Rabu, 06 Maret 2019 10:50 WIB
SIB/Dok
FOTO BERSAMA: Usai pertemuan, Bupati Sergai Ir H Soekirman didampingi jajaran melakukan foto bersama dengan Tenaga Ahli Utama Untuk Urusan Reforma Agraria KSP- RI, Usep Setiawan dan rombongan, Selasa (5/3).
Sergai (SIB) -Bupati Serdangbedagai (Sergai) Ir H Soekirman menerima audiensi Tenaga Ahli Utama untuk Urusan Reforma Agraria dari Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia, Usep Setiawan, Selasa (5/3) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Komplek Kantor Bupati Sergai di Seirampah.

Turut hadir Asisten Pemerintahan Umum Drs Herlan Panggabean, staf ahli, Kepala OPD serta para camat, Sekretariat Bersama Reforma Agraria Sumut, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sekretaris Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sigi Eva Bande, Bitra Indonesia dan Hutan Rakyat Institut.

Pada pertemuan itu, bupati menyampaikan bahwa dalam penguasaan tanah, masih banyak pihak-pihak yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanah di Sergai yang tidak memiliki legalitas. Dengan adanya gugus bersama reforma agraria ini, diharapkan akan ada validasi dan verifikasi, sehingga tidak ada orang atau pihak yang menguasai tanah dalam jumlah besar tanpa ada legalitas.
Menurutnya, hal tersebut banyak terjadi di pinggiran laut dan mungkin juga di dataran tinggi. Untuk itu, Soekirman sangat menyambut baik KSP melakukan reforma agraria di Kabupaten Sergai. Dia berharap, gugus tugas yang telah terbentuk nanti dapat segera bekerja, sehingga keadilan dan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di Sergai.

"Sebagai contoh, jika ada tanah 100 hektar yang dikuasai satu orang, namun saat diverifikasi, ternyata tidak ada hak dan legalitasnya atas tanah itu, maka, mungkin tanah tersebut baiknya dibagikan kepada 100 masyarakat yang tentu akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Soekirman.

Sebelumnya Tenaga Ahli Utama dari Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia, Usep Setiawan menyampaikan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang telah dijanjikan Presiden Jokowi sejak tahun 2014, poin pertama yang disampaikan adalah Perpres ini menjadi dasar pemerintah untuk melaksanakan redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah. Hal ini dilakukan untuk menjawab adanya ketimpangan penguasaan tanah.

Kemudian yang kedua, lanjutnya, legalisasi aset berupa sertifikasi tanah dan yang ketiga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui Perpres ini diharapkan, ketimpangan kepemilikan atau penguasaan tanah dan sengketa tanah dapat teratasi.

Usep Setiawan lebih lanjut menyampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perpres tersebut, peran pemerintah daerah sangat vital. Oleh karena itu, pihaknya datang ke Sergai untuk mendukung dan mendorong Bupati Sergai beserta jajarannya guna membuat perencanaan reforma agraria dengan baik dan kemudian melaksanakannya melalui pembentukan "Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten".

"Nanti pada gilirannya, apa yang dilaksanakan oleh Bupati ini dengan gugus tugas reforma agraria di tingkat Kabupaten, akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan gugus tugas di tingkat provinsi dan tingkat pusat. Jadi, kita bekerja secara berjenjang untuk mengatasi ketimpangan dan konflik agraria, intinya itu," jelas Usep Setiawan. (C02/h)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments