Senin, 28 Sep 2020

Terkait Ranperda LPJ APBD Langkat TA 2019

Bupati Berikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Langkat

Rabu, 22 Juli 2020 13:29 WIB
medanmerdeka.com
Bupati Langkat Terbit Rencana PA, melalui Sekdakab Langkat Dr.H Indra Salahudin, memberikan jawaban atas pandangan umum dari 8 farksi DRPD Langkat, terhadap Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019, pada rapat paripurna di gedung DPRD Langkat, Selasa (21/7).
Langkat (SIB)
Bupati Langkat Terbit Rencana PA, melalui Sekdakab Langkat Dr.H Indra Salahudin, memberikan jawaban atas pandangan umum dari 8 farksi DRPD Langkat, terhadap Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019, pada rapat paripurna di gedung DPRD Langkat, Selasa (21/7).

Kedelapan fraksi tersebut adalah Fraksi PDIP, Gerindra, Nasdem, Golkar, Demokrat, PAN, KPK dan BPI.

Berikut tanggapan Sekda atas pandangan umum Sandrak Hermawan Manurung dari Fraksi Partai PDIP, terkait dengan harapan, mempertahankan predikat WTP dari BPK RI. Dari sisi pengawasan intern pemerintah, Pemkab Langkat akan melakukan audit, pengawasan dan konsultasi terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga opini WTP dapat dipertahankan.

Menanggapi pandangan umum Ismail Fandi dari Fraksi Partai Gerindra, terkait visi misi Bupati Langkat yang maju, sejahtera dan religius melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berkelanjutan, Sekda menyebutkan telah ditetapkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2019. Untuk mewujudkan visi misi tersebut akan dapat terealisasi pada tahun anggaran 2020.

“Pada penyusunan APBD 2020 visi dan misi Bupati Langkat dapat dijabarkan pada program kegiatan dari OPD yang ada,”tambahnya.

Sedangkan tanggapan Sekda, atas pandangan umum Zulihatono dari Fraksi Partai Nasdem, terkait dengan rekomendasi untuk para kontraktor harus profesional, ia mengatakan sepakat dan akan terus berupaya maksimal dalam membangun kerja sama yang profesional demi meningkatkan mutu dan kualitas kontruksi infastruktur.

Lalu atas pandangan umum Suarno dari Fraksi Partai Golkar terkait pajak sarang burung walet sebesar 66,40 persen, Sekda mengatakan bahwa pengelolaan pajak sarang burung walet sangat sulit, dikarenakan berbagai kendala. Di antaranya, alamat pengusaha yang tidak berada di Langkat. Sampai sekarang juga tidak diketahui kapan mereka mengambilnya atau panen. “Namun, kami terus berupaya meningkatkan penerimaan dari pajak sarang burung walet,”tegasnya.

Kemudian, tanggapan Sekda atas pandangan umum H.Agus Salim dari Fraksi Partai Demokrat dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi di Langkat, Sekda mengatakan, salah satu strategi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran adalah berdasarkan skala prioritas kebutuhan pembangunan di tiap kecamatan. (M24/c)

T#gs Berikan JawabanBupatiFraksi DPRD Langkat
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments