Selasa, 19 Nov 2019

Pakar Hukum Abdul Hakim Siagian

Beredarnya Akta Nikah Palsu Bukti Aparat Tak Mampu Lakukan Pengawasan

Rabu, 10 Juni 2015 10:58 WIB
Medan (SIB)- Peredaran akta nikah palsu merupakan bukti dan gambaran    bahwa selama ini  pemerintah dan aparat penegak hukum lemah  melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut diungkapkan  pakar hukum sekaligus Advocad senior  Sumut Dr. Abdul Hakim Siagian SH, MHum ketika dimintai pendapatnya terkait terungkapnya kasus pembuatan buku nikah dan akta cerai palsu oleh aparat kepolisian Polres Jakarta Timur.

”Kasus peredaran buku nikah dan akta cerai palsu yang mulai diungkap pihak Polres Jakarta Timur merupakan gambaran kegagalan dan bukti ketidakmampuan pemerintah maupun aparat penegak hukum  melakukan fungsi pengawasan selama ini bukan. Bukan tidak mustahil di Sumut terjadi hal serupa, kata Siagian, bukan hanya  ijazah dan buku nikah palsu yang marak terjadi, barang-barang elektronik, illegal dan palsu  hingga  makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak kesehatan seperti makanan berformalin dan mengandung bahan kimia lainnya juga banyak beredar.

“Jika pemerintah tidak bersikap tegas bertindak, kasus ini bisa  berdampak pada penegakan hukum, degradasi moral, dan berdampak pada kebangkrutan ekonomi, ujarnya.

Kepada SIB, Senin (7/6), Siagian juga menjelaskan perlu adanya  upaya pemerintah misalnya melakukan pencegahan secara pre-emtif dan preventif, serta ketegasan aparat penegak hukum yang represif. “Pemalsuan dokumen buku nikah palsu merupakan tindakan hukum yang melanggar pasal KUHP, oleh karena itu kalau ada yang melanggar, harus dihukum buat, ‘’kata Siagian mengakhiri. (Dik-FS/w)
 
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments