Kamis, 27 Feb 2020
Banner Menu
Detail Utama 1
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Banyak Pedagang Kuliner Kaki Lima Harga Bintang Lima Tumbuh di Medan, Tapi Tidak Ada Retribusi

Banyak Pedagang Kuliner Kaki Lima Harga Bintang Lima Tumbuh di Medan, Tapi Tidak Ada Retribusi

* Godfried Lubis: Pemko Harus Menetapkan Lokalisasi Kawasan Kuliner
Sabtu, 22 Agustus 2015 09:46 WIB
Medan (SIB)- Tumbuhnya pedagang  kuliner (makanan) kaki lima dengan harga bintang lima di sejumlah lokasi di Kota Medan, ternyata tidak membawa PAD bagi Pemko Medan. Hal tersebut terungkap dalam rapat pembahasan P APBD tahun 2015 antara Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dengan Komisi C DPRD Medan, Kamis (20/8) di ruang rapat Komisi C. Kadispenda Kota Medan M Husni kepada Komisi C DPRD Medan mengungkapkan sulitnya pemerintah menarik retribusi pada pedagang kuliner. Selain tidak adanya penetapan kawasan, juga peraturan daerah (Perda) yang menguatkan pedagang kaki lima (PKL) harus dikenakan retribusi.

"Untuk emperan (PKL) jelas tak diatur khusus. Lain halnya Pagaruyung, di situ ada penetapan kawasan, makanya kita baru bisa kutip retribusi," kata Husni menyahuti target perolehan dari retribusi jenis pajak restoran di Kota Medan. Sementara, dalam ketentuan justru PKL itu tidak diperbolehkan berdagang di atas badan jalan. Pihaknya berharap ada pembahasan bersama di dalam melihat PKL (tertata kawasannya) sebagai sumber pendapatan yang masuk di pajak restoran.
Sejumlah anggota Komisi C sangat mendukung perlunya diajukan Perda terkait PKL. Hendra DS misalnya selaku anggota Komisi C mendorong Pemko memandang serius PKL sebagai sumber pendapatan, dapat dilakukan seperti mencontoh beberapa daerah lainnya yakni Lamongan (Jawa Timur). "Tapi pemerintah kita harus benahi dulu masalah PKL ini, jangan cuma mengutip retribusi saja," ketusnya.

Tidak hanya Lamongan, Yogyakarta dan Batam telah melakukan pengutipan terhadap pedagang kulinernya, namun yang diterima pemilik usaha mereka difasilitasi secara baik. "Jangan hanya dilegalkan karena ada transaksi yang terjadi di situ," tegasnya. Demikian halnya, disampaikan Boydo HK Panjaitan anggota Komisi C dari Fraksi PDIP mendukung perlunya penataan kawasan, karena seperti Amaliun Foodcourt dan kuliner yang tumbuh di Jalan Wajir harus diperhatikan Pemko Medan, guna menertibkan pengenaan retribusi pada kawasan itu.

Herry Zulkarnain Hutajulu, anggota Komisi C dari Fraksi Partai Demokrat menilai Pemko melalui Dispenda Medan harus proaktif dalam mengawasi kegiatan penarikan retribusi di lapangan. Karena banyak kuliner PKL masih menjadi lahannya oknum-oknum preman, kepala lingkungan (Kepling) dan kelurahan. "Saya lihat ada yang kutip, apakah preman atau kepling atau kelurahan, tapi tidak masuk kas Dispenda. Artinya Dispenda kecolongan. Lihat sea food (kuliner) di Jalan Gatot Subroto, dugaan kita omsetnya bisa Rp 15 jutaan, dari Jawa sana kok tidak masuk PAD," ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan ini.

Wakil Ketua Komisi C Drs Godfried Lubis mengemukakan, Pemko harus membuat pemetaan daerah kuliner berdasarkan jenisnya, apakah itu kuliner seafood, makanan nasional, makanan tradisional maupun makanan jajanan. Pemetaan itu akan menambah PAD Kota Medan dan bisa jadi wisata kuliner. Karena para wisatawan lebih gampang mencari tempat makanan karena sudah terlokalisasi.

“Yang banyak kita lihat banyak jualan makanan sesuka hatinya jualan makanan di trotoar dan di atas parit sehingga mengganggu kawasan menjadi tidak indah. Pedagang yang banyak berdiri tanpa izin seperti bakso grobak, makanan seafood memakai tenda, ada pihak-pihak yang menjual lapak dan mengutip retribusi. Makanya Pemko harus membuat lokalisasinya seperti yang ada di Pagaruyung, Selat Panjang, Jalan Cirebon, Jalan Semarang,” ungkapnya. (A12/q)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments