Rabu, 13 Nov 2019

BPN Deliserdang Akan Selesaikan Sertifikat Aset Pemkab

redaksi Jumat, 08 November 2019 16:53 WIB
SIB/Dok
FOTO BERSAMA : Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan foto bersama dengan Kepala BPN, Fauzi serta lainnya usai lakukan pertemuan di Lubukpakam, Rabu (6/11).
Lubukpakam (SIB)
Kepala BPN Deliserdang, Fauzi menjelaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti untuk menyelesaikan semua aset-aset pemerintah daerah dengan mengeluarkan sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjalankan semuanya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Hal itu disampaikan Fauzi saat diwawancara, Rabu (6/11) usai bertemu Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan di Kantor Bupati, Lubukpakam.

Disebutnya, pengeluaran sertifikat harus sesuai aturan hukum. Letak tanahnya harus pasti, kemudian surat ukurnya atau pengukurannya juga harus pasti. "Sehingga bisa melahirkan sebuah sertifikat yang punya kepastian hukum. Apabila salah satu syarat ini belum terpenuhi, kalau kita lahirkan dengan kondisi seperti itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum," kata Fauzi.

Mantan Kepala BPN Pidie, Aceh itu sependapat kalau dalam masalah ini harusnya ada kordinasi yang baik karena berkantor dan bertetangga. "Jadi ada pengadaan yang lama yaitu ada dokumen-dokumen yang lama. Barang kali memang sampai hari ini belum ditemukan. Sehingga dasar itu senantiasa kita dukung dengan surat-surat pernyataan-pernyataan penguasaan fisik oleh bupati, sementara riwayat perolehan pengadaannya kan sudah puluhan tahun. Riwayat pengadaan itu ada dokumen macam-macam. Ada berita acara, ada kwitansi pembayaran ganti rugi yang berpotensi tidak punya kekuatan hukum sertifikat," akunya.

Dua hari sebelumnya, pihak Pemkab Deliserdang menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Deliserdang dan dituangkan dalam bentuk MoU perihal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyelamatan aset. Kerjasama yang dibuat langsung ditandatangani oleh Kajari Deliserdang, Harli Siregar dan Bupati Deliserdang.

Pada momen itu beberapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun sempat meminta masukan kepada Kajari. Saat itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD), Agus Ginting pun sempat menyampaikan informasi tentang apa yang ia alami.

Disebutkannya sebenarnya ada 968 bidang aset di Deliserdang. Namun dari jumlah itu baru 50 persen yang sudah ada sertifikatnya. Untuk tahun 2017 pihaknya sudah pernah ajukan ke BPN namun yang dianggap lenkap cuma 73 dan dari yang lengkap itu hanya 28 yang bisa bersertifikat.

"Yang lain masih lengket di BPN. Untuk 200 bidang kita ajukan terus ke BPN. Banyaklah alasannya pak kalau kita tanya," ujar Agus Ginting.

Terkait hal-hal tersebut Kajari Deliserdang, Harli Siregar meminta agar masing-masing Badan dapat menginventarisir dengan baik apa-apa yang menjadi hutang maupun aset yang belum bersertifikat. Dengan adanya MoU yang dilakukan antara Pemkab dan Kejari Deliserdang menjadikan mereka bisa untuk mendampingi Pemkab menyelesaikan masalah. Hal itu dilakukan guna meningkatkan PAD dan penyelamatan aset Pemkab.

"Kalau sudah lengkap nanti inventarisirnya kita sama-sama datang ke BPN. Jangan ragu minta bantuan hukum atau pandangan hukum sama Kejaksaan," kata Harli. (T05/f)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments