Jumat, 21 Feb 2020

Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2018

BPJS Seluruh Warga Medan akan Ditanggung APBD

admin Senin, 01 April 2019 10:22 WIB
SIB/Dok
SOSIALISASI PERDA: Ketua DPRD Medan Henry Jhon ketika menyosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang APBD Kota Medan tahun 2019, Jumat (29/3) di Jalan pasar 6, Padangbulan, Kecamatan Medan Selayang.
Medan (SIB)-Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung mengatakan, dua atau tiga tahun lagi, kesehatan seluruh warga Kota Medan akan ditanggung negara lewat APBD. Pemko Medan terus mengalokasikan anggaran BPJS Kesehatan untuk program bantuan iuran (PBI) sampai nantinya seluruh warga terdaftar jadi peserta BPJS PBI.

"Tahun lalu kita anggarkan BPJS Kesehatan PBI untuk 75.000 warga Medan dengan alokasi anggaran Rp 25 miliar. Tahun ini (2019) kita anggarkan lagi Rp 31 miliar juga untuk 75.000 orang. Setiap tahun kita alokasikan hingga akhirnya 2-3 tahun mendatang, seluruh warga Medan menjadi peserta BPJS PBI," kata Henry Jhon ketika menyosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang APBD Kota Medan tahun 2019 di Medan Selayang, Jumat (29/3).

BPJS PBI itu kata Henry Jhon tidak berbayar. Artinya masyarakat tidak dikenakan biaya (gratis), tapi biayanya tetap dibayarkan pihak Pemko ke kantor BPJS Kesehatan. Seluruh masyarakat, baik kurang mampu, tapi harus kelas III. Jika awalnya warga jadi peserta BPJS mandiri dan mau ke PBI, harus melunasi dulu tunggakan di mandiri baru bisa mendaftar jadi peserta PBI.

Untuk itu, lanjut Henry Jhon, jajaran Pemko Medan mulai dari kelurahan, kecamatan, dinas kesehatan dan dinas sosial jangan memersulit pengurusan BPJS PBI masyarakat. Itu adalah hak masyarakat yang sumber anggarannya dari uang rakyat sehingga mereka harus dilayani semaksimal mungkin.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, APBD Medan sudah mulai membaik, APBD tahun 2019 sebesar Rp 6,11 triliun. Ada peningkatan PAD Medan tahun 2019 sebesar 2,3 triliun. Maka APBD setiap tahun grafiknya dituntut naik terus, tahun anggaran 2020 APBD Medan ditargetkan Rp 7 triliun dengan PAD Rp 3,2 triliun.

"Makanya pajak daerah harus digenjot untuk kesejahteraan rakyat, uang rakyat harus kembali ke rakyat. Potensi-potensi PAD sangat banyak, itu harus diseriusi jajaran Pemko agar jangan bermalas-malasan menegakkan Perda. Terkhusus Perda menyangkut pajak dan retribusi. Agar bisa menampung anggaran kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Henry Jhon menegaskan target ini harus tercapai, karena Medan sudah tertinggal sangat jauh dari kota-kota lain di Indonesia yang dulu peringkatnya di bawah Kota Medan. Persoalan buruknya infrastruktur dan drainase masih jadi persoalan yang tidak pernah tuntas. Padahal di kota lain, infrastruktur sudah sangat baik sehingga tidak dibahas lagi, tapi di Medan masih hancur-hancuran.

"Inilah yang harus kita kejar, semuanya terkait anggaran. Makanya dinas terkait mesti menggenjot pendapatan daerah setinggi-tingginya. Karena potensi pajak di Medan sangat tinggi, tinggal kinerja aparatur Pemko apakah serius mau membangun Medan atau sekedar kerja lepas rodi," katanya. (A10/q)

T#gs BPJS Seluruh Warga Medan akan Ditanggung APBD
Berita Terkait
    Komentar
    Komentar
    Silakan Login untuk memberikan komentar.
    FB Comments