Jumat, 15 Nov 2019

BKP Sumut Salurkan Dana Bansos LPDM kepada 84 Gapoktan di 14 Daerah

* Kepala BKPSU Ir Suyono MM: Ada 7 Isu Strategis untuk Ketahanan Pangan di 2015
Selasa, 09 Juni 2015 10:58 WIB
Medan (SIB)- Badan Ketahanan Pangan (BKP) Propinsi Sumatera Utara, sepanjang 2009 hingga 2015 ini, telah merealisir penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) untuk penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) kepada 84 gabungan kelompok tani (Gapoktan) di 14 daerah (kabupaten-kota) di Sumut.

Kepala BKP Sumut, Ir Suyono MM, menyatakan dana bantuan (Bansos) untuk LPDM itu mencapai Rp225 juta untuk setiap Gapoktan, dengan besaran penyaluran Rp150 juta pada tahun pertama, dan Rp75 juta pada tahun kedua. Dana bansos itu digunakan untuk pembangunan atau re novasi gudang Gapoktan, pengadaan cadangan pangan di Gapoktan, dan pengemba ngan unit usaha distribusi atau pemasaran gabah, beras atau jagung.

"Penyaluran dana Bansos kepada Gapoktan-Gapoktan ini untuk Penguatan LDPM di darerah. Ini merupakan terobosan pemerintah melalui BKP untuk peningkatan pendapatan dan akses pangan bagi para anggota Gapoktan, dan juga membangun kemampuan Gapoktan itu dalam pengeloaan distribusi dan cadangan pangan masyarakat secara berkelanjutan," ujar Suyono kepada SIB di, Jumat.

Ke-84 Gapoktan yang  menerima Bansos sepanjang 2009-2015 itu meliputi 9 Gapoktan di Deli Serdang, 10 Gapoktan di Serdang Bedagai, Langkat 13 Gapoktan, Simalungun (4), Batubara (5), Asahan (5), Tobasa 97), Taput (5), Humbang Hasundutan (6), Tapteng (1), Tapsel (5), Mandailing  Natal (8) Labuhan Batu (4), dan Labuhan Batu Utara 2 Gapoktan.

Bersama stafnya Kepala Bidang Konsumsi Mutu dan Keamanan Pangan Ir Erik Aruan MM dan Kepala Seksi Konsumsi Pangan Ernita Sabri MM, Suyono mengutarakan hal itu di sela-sela perencanaan gelar Sosialisasi Gema Pangan dalam bentuk buka puasa bersama dengan menu makanan serba ubi di Medan.

Selain realisasi penyaluran dana Bansos kepada 84 Gapoktan  di 14 daerah tersebut, Suyono juga  menjelaskan rencana strategis (Renstra) pihak BKP Sumut sebagai kebijakan ketahanan pangan dan program swasembada pangan di Sumut, khususnya yang menjadi bagian dari misi dan program Nawacita dari Presiden RI Jokowi. Kebijakan dan program itu meliputi peningkatan distribusi pangan, percepatan keanekaragaman konsumsi pangan, pengembangan sistem keamanan pangan segar dan membangun kesiapan dan antisipasi penanggulangan kerawanan pangan  di daerah-daerah.

"Secara umum,  memang ada semacam kendala atau masalah utama berupa tujuh isu strategis dalam upaya memantapkan ketahanan pangan di daerah, khususnya isu strategis dalam sub-sistem ketersediaan pangan pada 2015 ini," ujar Suyono namun merasa optimis program akan berjalan baik.

Ke-7 isu strategis itu adalah: (1). perubahan iklim global, (2). ketidakseimbangan produksi dan stok pangan antar kawasan, (3). ketidakseimbangan penguasaan dan kemampuan penerapan teknologi dan pengolahan pangan di daerah, (4) meningkatnya impor bahan pangan berupa gandum dan terigu, (5). terjadinya kompetisi pemanfaatan komoditas pangan antara food-feed-fuel, (5) penyediaan beragam pangan berdasarkan potensi sumberdaya dan budaya lokal dengan pendekatan proteksi dan efisiensi, (7) masalah persediaan cadangan beras yang cukup untuk mengatasi gejolak pasokan dan harga.

Selain itu, juga terdapat tiga isu strategis dalam sub-sistem distribusi pangan, dan empat isu strategis dalam sub-sistem konsumsi pangan dan mutu pangan. (A-04/c)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments