Jumat, 22 Nov 2019

BI Buka Forum Sistem Pembayaran Sebagai Wadah Komunikasi Bagi Stakeholder

admin Rabu, 11 September 2019 10:52 WIB
Medan (SIB) -Mendukung integritas ekonomi keuangan digital, khususnya di Sumatera Utara, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara membuka Forum Sistem Pembayaran yang diharap bisa menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan sinergi seluruh stakeholder ekonomi dan keuangan digital yang ada.

"Di forum ini ditekankan pada tiga pilar yakni komunitas, ketersediaan data juga riset," ungkap Direktur BI Perwakilan Sumut, Andiwiana Septonarwanto kepada wartawan usai Kick off Forum Sistem Pembayaran dan Seminar Ekonomi dan Keuangan Digital di Hotel Adi Mulia Medan, Senin (9/9).

Disebutnya, perkembangan ekonomi digital di masyarakat perlu direspon oleh seluruh stakeholder baik pemerintah, perbankan, pelaku industri serta otoritas dan pihak lainnya.

Penguatan jejaring dan koordinasi berbasis komunitas, melalui forum tersebut diharapkan akan tercipta harmonisasi antar regulator, industri/support, penyedia infrastruktur, merchant, dan pengguna. Dan tahun ini untuk pilar pertama komunitas ditargetkan sudah terbentuk atas bantuan stakeholder di bidang ekonomi digital.

Di satu sisi,katanya, penguatan forum juga dilakukan melalui sharing data non confidential sehingga perluasan elektronifikasi dapat terukur dan sesuai sasaran. Sementara itu, penguatan forum melalui research tentang isu-isu terkini di bidang sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh BI, OJK dan stakeholders lainnya, diharapkan dapat menjadi masukan bagi anggota forum untuk merencanakan program ataupun inovasi yang tepat sasaran.

Sejauh ini, sebutnya, kolaborasi belum ada, masih jalan sendiri-sendiri dan fokus di bidangnya masing-masing. Melalui forum ini kita sama-sama duduk, dan tidak mengklaim ini kerjaan siapa, tapi masing-masing harus berkontribusi apa.

Terkait implementasi ekonomi dan keuangan digital di Sumatera Utara, diakui, pihaknya belum memiliki data. "Kita masih awal sekali. Tapi kalau untuk saler di marketplace atau UMKM yang goes to digital, atau start up yang di bidang digital masih jauh sekali, di bawah 50 %," katanya.

Untuk itu, melalui Forum Sistem Pembayaran tersebut, diharapkan nantinya ada kesepakatan terkait mekanisme koordinasi dan monitoring penyusunan peraturan daerah, penerapan elektronifikasi sistem pembayaran.

"Mulai dari retribusi dengan QR Payment, elektronifikasi pembayaran transportasi, kuliner, retribusi pariwisata dan lainnya," ujarnya.(M2/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments