Jumat, 07 Agu 2020

Anton Panggabean Dorong Pemko Medan Realisasikan Perda No 5 Tahun 2015

admin Senin, 04 Februari 2019 13:18 WIB
SIB/Dok
SOSIALISASI; Anggota DPRD Medan Anton Panggabean SE MSi saatmenggelar Sosialisasi I Perda No 5 Tahun 2015.
Medan (SIB)-Anggota DPRD Medan Anton Panggabean SE MSi mendorong Pemko Medan untuk merealisasikan anggaran penanggulangan kemiskinan sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah (Perda) No 15 Tahun 2015, yakni 10% dari total pendapatan asli daerah atau PAD.

Hal itu dikatakan Anton kepada wartawan usai menggelar Sosialisasi Perda No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Suluh, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Jumat (1/2).

Sebelumnya, politisi Partai Demokrat itu juga menggelar kegiatan yang sama di Jalan Sehati, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Sabtu (26/1). Acara tersebut dihadiri ratusan warga.

Menurutnya, berdasarkan Bab IV Pasal 10 (2) Perda No 5 Tahun 2015, Pemko Medan wajib menyisihkan minimal 10% dari PAD untuk merealisasikan program penanggulangan kemiskinan.

Anggaran itu dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak warga miskin, antara lain, hak atas kebutuhan pangan, hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha, termasuk hak atas modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik serta lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Anton berharap, Perda ini segera direalisasikan untuk menekan angka kemiskinan dan mencegah masyarakat yang rentan miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, jumlah warga miskin di Medan sekitar 204.220 jiwa.

"Perda ini sudah diundangkan pada 19 Oktober 2015, makanya harus segera dilaksanakan agar angka kemiskinan di Kota Medan bisa ditekan dan tidak sebaliknya malah semakin meluas," ujarnya.

Dijelaskan, dalam pelaksanaannya nanti masyarakat harus ikut terlibat baik sebagai pelaku maupun pengawas agar program penanggulangan kemiskinan berjalan sesuai target dan indikator pencapaiannya pun maksimal kalau tak bisa 100 persen.

Menurut dia, menekan angka kemiskinan memang tak semudah yang dibayangkan. Buktinya, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan pemerintah pusat belum menunjukkan indikator keberhasilan dengan turunnya angka kemiskinan secara signifikan di Kota Medan.

Bahkan, ketika P2KP dilanjutkan dengan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan pada 2007 hingga 2015 di Medan, angka kemiskinan masih berkutat pada angka 16 persen.

"Itu sebabnya, peran serta masyarakat dan para pemangku kepentingan (stake holders), terlebih pihak swasta sangat dibutuhkan dalam hal penanggulangan kemiskinan. Sebab jika hanya mengandalkan peran pemerintah program ini akan sulit terwujud," ucap Anton yang kini duduk sebagai Sekretaris Komisi B DPRD Medan antara lain membidangi kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.

Lebih jauh Anton menjelaskan bahwa bentuk-bentuk bantuan yang akan diberikan Pemko Medan kepada warga miskin akan ditentukan berdasarkan kriteria. Terlebih bantuan modal usaha hanya akan diberikan kepada mereka yang telah memiliki usaha dan telah mengikuti pelatihan keterampilan.

Oleh karena itu, Anton menyarakan agar Pemko Medan lebih dulu menetapkan kriteria warga miskin berdasarkan skala prioritas agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

"Pelaksanaan Perda ini harus dapat memberdayakan warga miskin agar memiliki daya saing dan ke depan mampu mengatasi persoalannya sendiri. Dengan demikian, harkat dan martabat mereka pun otomatis meningkat," tutur Anton yang kiniterdaftar sebagai Caleg DPRD Medan di Dapil III, yakni Medan Perjuangan, MedangTembung dan Medan Timur. (Rel/R20/l)


T#gs Anton Panggabean Dorong Pemko Medan Realisasikan Perda No 5 Tahun 2015
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments