Rabu, 23 Jan 2019

Anggota Legislatif Sebut Penguasaan Lahan Eks HGU PTPN II Dilakukan By Design

admin Jumat, 11 Januari 2019 11:34 WIB
Lubukpakam (SIB) -Wakil Ketua Komisi A DPRD Deliserdang, Benhur Silitonga SE menegaskan, bangunan tembok sepanjang ribuan meter dan ruko didalamnya tidak mungkin bisa berdiri di lahan eks HGU PTPN II apabila tidak miliki alas hak. Makanya, pengusaha (pemodal-red) yang menguasai lahan itu diyakini sudah merancang matang-matang keuntungan sehingga nekat membangun tanpa ada tindakan dari petugas.

"Ini sudah by design, ini bukan lagi tiba-tiba membangun. Ini sudah dihitung plus minus dan keuntungan investasinya, bukan ratusan juta lagi. Tidak mungkin pengusaha mau konyol. This is not by accident but this is by design, ini semua bukan kebetulan tapi sudah dirancang matang-matang dengan semua pihak," tegas Benhur kepada SIB, Kamis (10/1) melalui sambungan telepon di Lubukpakam.

Menurutnya, sudah satu keheranan bangunan tanpa IMB dan tidak miliki alas hak namun berani membangun di lahan eks HGU PTPN II yang berada di tepi jalan besar pula.

"Padahal teori dalam Perda Deliserdang tentang IMB bahwa setiap ada yang tambah di atas tanah dan lokasi tertentu dianggap sudah bangunan, misalnya membangun pagar dan paving blok ada hitungannya. Jadi harus membayar pajak ke pemerintah. Pasti jawaban Pemkab Deliserdang, bagaimana kami bisa menarik pajaknya dan memberi IMB karena bangunan itu tidak miliki alas hak. Orang tak miliki alas hak dan tak miliki IMB malah tak dikenai pajak daerah. Enaklah ya hidup demikian. Luar biasanya lagi, orang tak punya legitimasi bisa melakukan pembangunan namun tidak diapai-apai sama aparat hukum. Jadi enak tinggal di Republik Indonesia ini terutama di Kabupaten Deliserdang ini," beber Benhur.

Pihaknya dari Komisi A DPRD Deliserdang akan segera memanggil semua pihak untuk membahas pembangunan itu. PTPN II, Pemkab dan Polres Deliserdang sudah mengetahui persoalan itu namun terkesan pasif, Komisi A DPRD Deliserdang akan memanggil secepatnya. "Komisi A heran kenapa yang lain sepertinya diam semua. Semua bisa nyaman dan ada bangunan berdiri tanpa alas hak dan IMB, ada apa ini," ucap Benhur Silitonga.

Menurut Benhur, PTPN II, pasti dalam pemikirannya beranggapan sudah habis HGU nya maka tidak bisa mengadu. "Secara hukum pasti kata PTPN II tidak miliki ke perdataan lagi, karena HGU udah berakhir. Memang benar dalam pengawasan PTPN II, tapi untuk melapor dan keberatan tidak punya ke perdataan lagi karena udah berakhir," ucap dia.

Menurut Benhur, pengusaha tentu sangat senang dikasih IMB dan berapapun jumlahnya pasti mau dibayar biayanya. "Seumpama sudah dipanggil ke Komisi A, Saya pasti tanya ke pengusaha mana IMB nya pasti ia jawab bantu uruslah IMB nya pak, berapapun saya bayar. Kita tanya Pemkab, kenapa tidak dikeluarkan IMB nya, pasti dijawab tidak bisa karena tidak ada alas haknya. Eh kenapa pengusaha bisa membangun yang tidak ada alas haknya, pasti dijawabnya saya tidak tahu pak buktinya bisa dibangun sekarang. "Begitulah enaknya hidup di Kabupaten Deliserdang," kata Benhur prihatin. (C06/f)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments