Senin, 18 Nov 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Anggota DPRDSU Horas Rajagukguk Usulkan Gaji Perawat/Bidan RS Swasta Dinaikkan

Anggota DPRDSU Horas Rajagukguk Usulkan Gaji Perawat/Bidan RS Swasta Dinaikkan

* Tambahan Gajinya Bisa Dialokasikan dari APBD
admin Selasa, 12 Maret 2019 11:26 WIB
SIB/Dok
RAPAT PANSUS DPRDSU: Suasana rapat pansus ketenagakerjaan Komisi E DPRDSU, Senin awal Maret lalu, di antaranya hadir Anggota DPRDSU Dr dr Horas Rajagukguk (paling kanan).
Medan (SIB)-Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan Dr dr Horas Rajagukguk SpB FINACS mengusulkan agar gaji pekerja kesehatan seperti perawat dan bidan di rumah sakit-rumah sakit swasta dinaikkan. Usulan ini disampaikan Horas pada Rapat Pansus Ketenagakerjaan DPRD Sumut, Senin (4/3).

Dia merasa prihatin dengan masih banyaknya dijumpai besaran upah atau gaji perawat/bidan di rumah sakit swasta yang jauh di bawah standar UMR atau UMP yaitu Rp 800 ribu hingga Rp 1,2 juta. Padahal, beban kerja yang dihadapi para pekerja medis ini sangat berat karena berkaitan dengan nyawa manusia. Mereka juga harus berhubungan dengan penyakit selama paling sedikit delapan jam sehari.
Dapat dibayangkan, dengan gaji sebesar ini, perawat/bidan dipastikan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, rumah sakit swasta juga mengalami kesulitan untuk menerapkan peraturan ketenagakerjaan yang menetapkan upah sesuai standar UMP. Sementara, sesuai dengan prgram JKN pemerintah mengupayakan seluruh masyarakat ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini menyebabkan berkurangnya pasien umum secara signifikan berobat ke rumah sakit swasta.

"Sedangkan rumah sakit swasta yang melayani pasien BPJS tidak ada mendapat bantuan dari pemerintah dan hanya mengandalkan tagihan BPJS yang sering terlambat hingga beberapa bulan," kata Horas. Hal ini akan menyulitkan pembayaran gaji pegawai sesuai UMK. Dampaknya, mutu pelayanan kesehatan masyarakat akan berkurang. Keikutsertaan rumah sakit swasta dalam program BPJS kesehatan membuat rumah sakit swasta menjadi "semi pemerintah", tidak murni lagi sebagai bisnis pelayanan kesehatan.

Menurutnya, pemerintah seharusnya berterimakasih kepada pihak swasta sebab telah membantu pemerintah membangun rumah sakit. Pemerintah juga tidak perlu lagi mengangkat pegawai (PNS) untuk memenuhi pelayanan kesehatan di Sumut. Sebagai dokter bedah yang berkecimpung di berbagai rumahsakit, dia mengatakan, dirinya tahu persis berapa besaran plafon yang disediakan BPJS untuk satu pasien. Sehingga, kecilnya plafon BPJS yang ditetapkan pemerintah untuk setiap pasien membuat rumah sakit swasta hampir tidak mungkin memberi upah perawat/bidan dengan standar UMP. Plafon yang diberikan untuk rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta jumlahnya hampir sama.
Disinilah letak persoalannya, sebut anggota DPRD yang duduk di Komisi E ini. Biaya untuk gaji, pembangunan dan perawatan gedung maupun peralatan rumah sakit pemerintah ditanggung oleh APBD sedangkan rumahsakit swasta tidak. Dengan plafon yang diberikan BPJS, pihak rumah sakit swasta harus membaginya untuk biaya operasional rumah sakit, gaji petugas medis termasuk perawat.

Alhasil, plafon yang tinggal sedikit itulah digunakan untuk biaya pengobatan pasien. Imbasnya, perawatan pasien sering kurang maksimal. Masyarakat pun sering menganggap pelayanan BPJS buruk. Ini sangat memprihatinkan, kata dr Horas. Akhirnya, banyak rumahsakit swasta harus menghentikan operasionalnya.

Melihat persoalan ini, mengusulkan kepada rapat Pansus agar memperhatikan pengupahan perawat/bidan yang selama ini terkesan diabaikan. Ini akan berdampak terhadap pelayanan kesehatan di daerah ini. Tidak mengherankan, karena pelayanan kesehatan yang kurang baik, masyarakat Sumatera Utara berbondong-bondong berobat ke Penang atau Singapura.

Dia menyebutkan, persoalan ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama dan dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi dari pemerintah daerah. Untuk mengatasinya, ia mengusulkan agar dana penambahan gaji perawat/bidan swasta dialokasikan dari APBD dengan dasar pemikiran bahwa mereka juga pelaksana program pemerintah. Sama seperti tenaga guru swasta yang menerima dana sertifikasi dari pemerintah. (R4/c)
T#gs Anggota DPRDSU Horas Rajagukguk Usulkan Gaji Perawat/Bidan RS Swasta Dinaikkan
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments