Minggu, 17 Nov 2019

Salah Tangkap dan Sempat Dipenjara 3 Tahun 8 Bulan Kasus Sabu

Anggota DPRD Deliserdang Minta Pulihkan Nama Baik Aiptu Jaminta Ketaren

Jumat, 19 Oktober 2018 12:48 WIB
SIB/Roni Hutahaean
PERLIHATKAN SURAT: Mahidin Sembiring SH memerlihatkan surat permohonan ganti kerugian untuk kliennya Aiptu Jaminta Ketaren (paling kiri), korban salah tangkap dan sempat menjalani hukuman badan selama 3 tahun 8 bulan yang di bacakan di hadapan majelis hak
Deliserdang (SIB) -Sebagai korban salah tangkap, Aiptu Pol Jaminta Ketaren (mantan Kanit II Sat Narkoba Polres Deliserdang) sempat menjalani hukuman penjara 3 tahun 8 bulan karena  dituduh memiliki sabu 5 gram dan divonis PN Medan selama 7 tahun denda Rp 1 miliar pada 13 Juni 2015 lalu.

Setelah korban berjuang karena tidak bersalah, akhirnya pada 9 Mei 2018 lalu, perjuangannya membuahkan hasil. Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Peninjauan Kembali Nomor 247 PK/Pid.Sus/2017 membebaskan korban selaku terpidana karena tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah serta memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya serta terpidana harus segera dibebaskan.

Menyikapi itu anggota DPRD Deliserdang dari Fraksi PDI Perjuangan Jusuf Ketaren kepada SIB, Rabu (17/10) menerangkan bahwa negara wajib memulihkan nama baik Jaminta Ketaren, karena yang dituduhkan kepadanya sama sekali tidak benar, diperkuat dengan surat dari Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali Nomor 247.

" Korban selain teraniaya mental dan fisiknya anak dan istrinya turut menjadi korban, sementara korban dan  keluarga sudah termasuk kategori dikriminalisasi oleh hukum itu sendiri. Padahal dia penegak hukum yang jujur dan giat bekerja. Kurasa dijebak sesama polisi, mungkin akibat persaingan peredaran Narkoba, maka korban yang giat dan tulus bekerja di kepolisian dimainkan dan diatur skenarionya karena yang menjebak merasa terganggu jualannya tak laku," ucap Politisi PDI Perjuangan itu.

Jusuf meminta agar peristiwa itu tidak terulang kembali khususnya bagi masyarakat dan personil kepolisian. Instansi terkait atau penegak hukum harus wajib meminta maaf dan memulihkan nama baik korban serta memberikan ganti kerugian terhadap korban selama menjalani hukuman tahanan badan sejak 3 tahun 8 bulan.

Mahidin Sembiring SH dkk selaku kuasa hukum Jaminta Ketaren menjelaskan kepada SIB bahwa pihaknya sudah melakukan permohonan ganti kerugian kliennya sebesar Rp 1,1 miliar kepada termohon I yakni pemerintah RI cq Kapolri cq Kapoldasu.      
      
Bahkan turut juga permohonan ganti kerugian itu terhadap termohon II yakni Jaksa Agung RI cq Kajatisu cq Kajari Medan dan turut termohon Menteri Keuangan yang diajukan permohonan ganti ruginya terhadap Ketua Pengadilan Negeri Medan.  

Dasar hukum permohonan ganti kerugian itu sesuai ketentuan pasal 1 angka 22 KUHAP dan Pasal 95 ayat 1 KUHAP. Dimana pada kliennya terjadi proses peradilan yang keliru dan telah melewati tahap hingga sampai ke ranah pengadilan.

Berdasarkan ketentuan itu maka pemohon mengajukan permohonan ganti kerugian melalui praperadilan ke Pengadilan Negeri Medan, "Kami sidang pertama di PN Medan dipimpin hakim tunggal, Safril Pardamean Batubara dengan agenda pembacaan permohonan ganti kerugian. Hadir dalam sidang mewakili termohon I yakni kuasa hukum dari polisi dan turut termohon mewakili Menteri Keuangan RI dari Jakarta dengan nota jawaban dari turut termohon," kata Mahidin Sembiring.

Fakta hukum dan alasan permohonan ganti kerugian dimana pemohon telah menjalani proses peradilan sesat dan keliru.

Akibat proses peradilan sesat dan keliru tersebut, pemohon menjalani masa tahanan mulai 31 Oktober 2014-22 Juni 2018 atau selama 3 tahun 8 bulan penjara yang dimulai dari proses penangkapan dilakukan oleh termohon I Kompol RH Ambarita dan Aipda Romulus Panjaitan yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Sumut pada Minggu 26 Oktober 2014 lalu. (C05/l)        
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments