Kamis, 24 Sep 2020
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Anggota DPR RI Komisi III Masinton Pasaribu: Perlindungan Terhadap Hakim Perlu Dimaksimalkan

Anggota DPR RI Komisi III Masinton Pasaribu: Perlindungan Terhadap Hakim Perlu Dimaksimalkan

redaksi Minggu, 08 Desember 2019 11:27 WIB
Foto SIB/Roni Hutahaean
BERI KETERANGAN: Anggota DPR RI Komisi III Masinton Pasaribu saat memberikan keterangan terkait perlunya pengamanan para hakim, pasca tewasnya hakim yang juga Humas PN Medan, Jamaluddin beberapa waktu lalu.
Medan (SIB)
Anggota DPR RI Komisi III Masinton Pasaribu menyebutkan, terkait tewasnya Hakim PN Medan Jamaluddin, maka perlindungan terhadap hakim sangat perlu untuk dimaksimalkan. Hal itu dikatakan Masinton, Rabu (4/12) lalu saat kunjungan kerja spesifik di Mapolda Sumut.

"DPR RI melihat perlindungan terhadap hakim itu perlu dimaksimalkan, karena hakim sebagai pejabat negara. Baik itu perlindungan fisik, dukungan fasilitas, tunjangan dan lain sebagainya," terang Masinton.
Apalagi perlindungan terhadap hakim yang menangani perkara-perkara kasus yang cukup besar, harus ada bentuk perhatian secara khusus terhadap keselamatan hakim itu sendiri dan keselamatan pihak keluarganya.

Saat ditanya wartawan SIB terkait dukungan aparat keamanan seperti polisi terhadap pengamanan hakim, Masinton mengatakan selama ini polisi selalu anytime.

"Kalau polisikan, kapan saja diperlukan bisa diminta, baik untuk pengadilan dan perlindungan keamanan hakim. Sehingga kalau pengadilan memerlukan keamanan polisi, tidak perlu sungkan-sungkan dan tidak perlu terlalu lama untuk mengajukan perlindungan, setiap saat mereka bersedia melaksanakan tugasnya," kata Masinton.

Menanggapi terbenturnya anggaran pengamanan hakim yang diajukan Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) di Kementerian Keuangan, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan itu menjawab, selama ini postur anggaran hakim itu berada di Mahkamah Agung, khususnya anggaran kehakiman yang tersentralisir di Jakarta.

Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta kepada Mahkamah Agung agar memberikan perhatiannya kepada para hakim yang bertugas di daerah-daerah, khususnya yang bertugas di daerah kepulauan dan yang terpencil lainnya.
Sehingga postur anggaran yang diajukan dari Mahkamah Agung juga harus mengalokasikan anggarannya untuk fasilitas para hakim yang berada di daerah, termasuk anggaran untuk pengamanan.

"Pengamanan yang melekat itukan butuh anggaran, maka semua konsekuensinya tidak terlepas daripada anggaran, pihak Mahkamah Agung seharusnya mengajukan anggaran itu jauh sebelumnya, apalagi anggaran para hakim untuk pengamanannya. Itukan sangat diperlukan dan kami pasti mendukungnya," sebut Masinton. (T04/t)


T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments